Tag: #korupsi

Sesuai LHK BPK Terjadi Kebocoran di APBD Siak 2011-2014

SIAK - Walaupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak mendapatkan piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau, tidak tertutup kemungkinan adanya tindak pidana. Terbukti dari hasil Laporan Hasil Pemer
Hukrim 10 tahun lalu

Kejaksaan Bengkalis Tangani 74 Perkara Kejahatan Narkotika

BENGKALIS - Kejaksaan Negeri Bengkalis sejak bulan Januari hingga Mei 2016 menangani 74 perkara kasus kejahatan narkotika di Kabupaten Bengkalis. Kasus tersebut terbanyak disaat operasi Berantas Sindikat Narkoba (Bersinar) digelar. Demikian disa
Hukrim 10 tahun lalu

Empat Mantan dan Anggota DPRD Bengkalis Dituntut Berbeda

PEKANBARU - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, menyatakan empat terdakwa korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Bengkalis, terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Keempat terdakwa yang merup
Hukrim 10 tahun lalu

Bupati Rohul Suparman Laporkan Tiga Koleganya ke Polda Riau

PEKANBARU - Bupati Rokan Hulu (Rohul) Suparman melaporkan tiga koleganya, mantan anggota DPRD Riau, Zukri Misran, Tony Hidayat dan Gumpita ke Polda Riau. Mantan Ketua DPRD Riau ini merasa namanya tercemar dan difitnah sehingga menjadi tersangka
Hukrim 10 tahun lalu

Pemkab Bengkalis Nonaktifkan Dua Pejabat Ditetapkan Tersangka Kejagung

BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberhentikan sementara dua pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.Kedua pejabat tersebut yakni Sekretaris Daerah Bengkalis Burhanuddin dan Kepala Inspe
Hukrim 10 tahun lalu

Ditetapkan Tersangka Kasus Bansos, Ketua DPRD Bengkalis Irit Komentar

BENGKALIS - Tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, kembali bertambah. Heru Wahyudi, saat ini menjabat Ketua DPRD Bengkalis, diumumkan Polda Riau sebagai tersangka baru, Senin (2/5/201
Hukrim 10 tahun lalu

Bupati Bengkalis Ajak Semua Pihak Hargai Proses Hukum

BENGKALIS - Dua pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) H Burhanuddin dan H Inspektur Mukhlis ditahan Kejaksaan Agung (Kejakgung) selama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 40 hari sebagai tersangka.Penahana
Hukrim 10 tahun lalu

Kejagung Tahan Sekda dan Kepala Inspektorat Bengkalis

JAKARTA - Kejaksaan Agung resmi menahan Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Mukhlis dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, Burhanuddin, pada Senin 2 Mei 2016."Keduanya kita lakukan penahanan guna kepentingan penyidikan. Penahanan sel
Hukrim 10 tahun lalu

Polda Riau Tetapkan Ketua DPRD Bengkalis HW Tersangka Bansos

PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi menjadi tersangka dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bengkalis. Heru merupakan tersangka kedelapan dalam kasus ini.Kabid Humas Polda
Hukrim 10 tahun lalu

Terpidana Kasus PT.BLJ, Yusrizal Dikabarkan Tidak Berada di Lapas

BENGKALIS - Salah satu aktor utama mega korupsi dana penyertaan modal Pemkab Bengkalis kepada BUMD PT. Bumi Laksmana Jaya (BLJ) Yusrizal Andayani diyakini sudah beberapa bulan belakangan tidak berada di dalam rumah tahanan (rutan) atau lembaga permas
Hukrim 10 tahun lalu

Korupsi PT.BLJ, Kejagung Tahan RS dan Periksa Sekda dan Kepala Inspektorat

BENGKALIS - Pasca penetapan tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Group Bengkalis empat dewan komisaris perusahaan. Sejak Kamis (28/4/16) malam tadi sekitar pukul 20.45 WIB Kejaksaa
Hukrim 10 tahun lalu

PT Perberat Hukuman Terdakwa Korupsi Docking Kapal Pelindo Dumai

PEKANBARU - Pengadilan Tinggi Pekanbaru, menambah hukuman terdakwa korupsi Docking Kapal PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Dumai, Hartono dari dua tahun menjadi empat tahun penjara.      "PT Pekanbaru mengubah putusan peng
Hukrim 10 tahun lalu

Pejabat Pemkab Meranti Teken Pakta Integritas Bebas Korupsi

MERANTI - Menindak lanjuti Peraturan Menpan RI No. 49 Tahun 2014 dan dalam rangka memerangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dijajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, seluruh pejabat mulai dari Eselon IV hingga Eselon II melakukan penandatangana
Sosial 10 tahun lalu