• Home
  • Advertorial
  • DPMPTSP Dumai Sosialisasi Perwako No 29 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Warnet

DPMPTSP Dumai Sosialisasi Perwako No 29 Tahun 2017 Tentang Izin Usaha Warnet

Hadi Pramono Selasa, 15 Agustus 2017 08:37 WIB
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai Hendri Sandra, SE.
DUMAI - Keberadaan warung internet (Warnet) yang menjamur di Kota Dumai, menjadi perhatian lintas sektoral sehingga perlu adanya penerapan Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Warung Internet untuk meminimalisir penyalahgunaan warnet di kalangan pengguna.

Terlebih lagi difokuskan pada pengguna yang masih berusia belia. Pada dasarnya Pemerintah Kota Dumai mendukung sepenuhnya keberadaan warnet. Namun hendaknya keberadaan warnet ini tidak mengganggu kondusivitas sosial di Kota Dumai, dan meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak kriminal. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Dumai, mengeluarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Warung Internet  dalam rangka untuk mendata, mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha Warnet. Perwako ini sendiri bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan Warnet.

Kemudian meningkatkan pelayanan terhadap usaha warnet yang tertib, aman, nyaman, sehat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif internet. Sedangkan ruang lingkup Perwako ini meliputi; standarisasi kelayakan internet, perizinan pendirian warnet, perangkat lunak, lokasi dan asosiasi, peran serta dan perlindungan masyarakat.

Perwako No 29 Tahun 2017 tentang izin usaha warnet ini juga memiliki standarisasi kelayakan dua aspek yaitu; aspek keamanan dan kenyamanan serta aspek tanggung jawab sosial. Kriteria yang harus dipenuhi bagi pemilik Warnet adalah menggunakan perangkat lunak meliputi sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source. 

Memblokir situs porno, perjudian atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum berlaku di Indonesia.Tanya hanya itu, Warnet juga harus menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, menyediakan ruang yang tidak menggunakan sekat atau pembatas antar komputer. Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas dilingkungan warnet. Menyediakan kemera pengawas yang dapat melihat dan memantau aktifitas seluruh pengunjung, menyediakan tempat parkir pengguna layanan.

Kemudian pengusaha warnet harus membatasi jam buka atau operasional yang diantaranya; untuk umum hari Senin sampai dengan hari Minggu buka mulai dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB. Untuk kalangan pelajar hari Senin sampai Minggu mulai pukul 06.00 sampai 22.00 WIB. Sedangkan bagi anak usia sekolah (8 tahun sampai 18 tahun) lewa pukul 22.00 Wib wajib didampingi orang tua. Selanjutnya bulan Ramadhan mengikuti surat edaran Walikota Dumai.

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha Warnet dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Bagian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan tindakan pembinaan, pengawasan, pengedalian dan penertiban. Jika pelaku usaha Warnet melakukan pelanggaran Perwako ini dikenakan sanksi administrasi.

Dengan berlakunya Peraturan Walikota, maka setiap usaha warung internet yang berada di Kota Dumai wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Perwako ini. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 10 Agustus 2017 ditanda tangani Walikota Dumai Zulkifli AS.

(webtorial/webtorial)
Tags Izin Usaha WarnetPemko DumaiSosialisasi
Komentar