Dishub Dumai Genjot PAD Melalui Retribusi Parkir

Raudhah Tussofa Senin, 28 Agustus 2017 20:43 WIB
Dinas Perhubungan Kota Dumai menggelar pertemuan dengan berbagai pihak perusahaan dalam rangka pelaksanaan untuk penggalian dari potensi pajak parkir tahun 2017 sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DUMAI - Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perhubungan Kota Dumai menetapkan 144 zona parkir ditepi jalan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Asnar diruang kerjanya, Jumat (7/8/17). "Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perhubungan Kota Dumai menetapkan 144 zona parkir ditepi jalan," katanya.

Lanjutnya, parkir akan dikelola pihak ketiga. Saat ini sudah ada sekitar 40 rekanan yang mengajukan kerjasama untuk memungut parkir. 

Untuk mencegah kebocoran PAD Dishub akan membentuk tim pengawasan dan monitoring tujuannya agar penarikan restribusi parkir sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Secara teknis penarikan retribusi parkir sudah siap, Perda dan Perwako juga sudah siap. Dalam waktu dekat akan segera kita pungut restribusi parkir," paparnya

Untuk tarif parkir, sesuai Perda, untuk roda dua dikenakan tarif parkir Rp 1.000 sekali parkir, sedangkan kendaraan roda empat dikenakan biaya Rp 2.000 sekali parkir.

Untuk target PAD, tahun ini kami menargetkan pendapatan dari parkir sebesar Rp 500 juta. Mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai. 

"Kami minta dukungan semua pihak agar Dishub mampu melaksanakan pemungutan restribusi parkir untuk meningkatkan PAD," pintanya.

Sosialisasi Perda 5 tahun 2012 tentang parkir akan terus disosialisasikan. "Jika ini dapat berjalan dengan baik, tahun depan kami menargetkan PAD dari sektor parkir sebesar Rp 2 Milyar pertahun," pungkasnya.

Kumpulkan Pengelola Parkir

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai mengundang pengelola parkir dalam rangka membahas penarikan retribusi parkir di sejumlah ruas jalan demi meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Plt. Kepala Dishub Kota Dumai, Asnar kepada media ini mengatakan, ada sebanyak 144 titik parkir yang akan ditarik biaya. Oleh karena itu, pihaknya telah mengundang pengelola parkir di Kota Dumai. 

"Untuk pengutipan retribusi parkir sendiri kita melibatkan sekitar 40 rekanan. Secara teknis penarikan retribusi parkir sudah siap dan pengelola bisa memulai di lapangan sesuai aturan berlaku," kata Asnar. 

Dalam rangka persiapan penarikan jasa parkir, Dishub Dumai terus mematangkan persiapan seperti mengadakan survei lapangan pada titik lokasi tempat parkir, rapat koordinasi dan mekanisme aturan yang ditetapkan. 
"Kami ingin penarikan retribusi parkir ini bisa menambah PAD bagi Kota Dumai. Mudah-mudahan mekanisme dilapangan tidak mengalami kendala dan berjalan sesuai aturan berlaku," jelas Sekretaris Dishub Dumai ini. 

Selain itu, pihaknya juga sudah menampung berbagai masukan dari pengelola dan juga ke sejumlah lintas sektor terkait. "Kalau sebelumnya kita minta masukkan dari aparat hukum untuk menjalankan Perwako penarikan retribusi parkir," ucapnya. 

Saat mengundang pengelola parkir, Dishub Dumai memberikan penjelasan tentang Peraturan Walikota Dumai No 11 tahun 2017 terkait petunjuk pelaksanaan Perda No 5 tahun 2014 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum. 

Kemudian mengenai ruas jalan kota harus dibuatkan peraturan wali kota sebelum dimulai penarikan jasa parkir karena mengalami perubahan status, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Sukajadi dan Sultan Hasanuddin. 

"Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar memberikan manfaat bagi Kota Dumai. Dan semoga penarikan retribusi parkir tepian jalan umum ini bisa berjalan secara maksimal demi meningkatkan pemasukan daerah," pungkasnya.

Pengelola Parkir Diminta Urus Kontrak Baru

Dinas Perhubungan Kota Dumai menghimbau kepada pengurus atau pengelola parkir tepian jalan umum untuk segera mengurus kontrak baru dalam rangka penariakan retribusi parkir roda dua maupun roda empat. 

"Dengan adanya pengurusan kontrak baru ini penarikan retribusi parkir tepian jalan umum semakin jelas alurnya. Saya minta pada Senin (3/7/17) mendatang pengelola atau pengurus pakir mengurus kontraknya ke kantor," kata Asnar, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai,  Sabtu (1/7/17). 

Jika imbauan ini tidak digubris para pengelola parkir, maka kata Asnar, Dinas Perhubungan Kota Dumai akan melakukan langkah tegas dengan membuat pengurus baru pengelola parkir tepian jalan umum. 
"Selama adanya payung hukum ini belum ada pengelola parkir yang datang ke kantor untuk mengurus kontrak baru. Usai lebaran ini kita akan melakukan tindakan tegas jika pengelola lama tidak mengurus kontrak baru," tegas Asnar. 

Adapun lokasi parkir potensial sebanyak 144 titik meliputi ruas jalan utama, menengah dan kecil yang di antaranya Jalan Jenderal Sudirman, Sultan Sarif Kasim, Diponegoro dan Jalan Hasanuddin. 

"Pendataan titik parkir potensial tercatat sebanyak 144 zona, tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan jasa perparkiran di tepi jalan umum," kata Asnar, yang juga Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Dumai, ini. 

Selain optimalisasi parkir, kata dia, nantinya zona parkir ini untuk menggarap potensi pendapatan asli daerah dari sektor penyelenggaraan jasa perparkiran tepi jalan umum. 

"Sebelum penetapan zona parkir ini, terlebih dahulu dilakukan pendataan dengan menurunkan puluhan petugas ke sejumlah titik ruas jalan utama, menengah dan kecil tersebut untuk menghitung potensi parkir," katanya. 
Selesai mendata dan menetapkan zona parkir, kata dia, pihaknya bersama instansi terkait telah menyusun aturan sebagai payung hukum penarikan jasa retribusi parkir tepi jalan umum tersebut. 

"Untuk regulasi aturan sendiri sudah rampung sehingga retribusi parkir jalan umum bisa ditarik guna peningkatan pendapatan asli daerah dan mampu memberikan pemasukan bagi daerah demi suksesi pembangunan," jelasnya. 

Sedangkan mekanisme pendataan sendiri, lanjutnya, dilakukan dengan menurunkan puluhan pegawai dan tenaga lapangan untuk survei mobilisasi kendaraan di empat ruas jalan utama dan sembilan jalan menengah. 

"Waktu pendataan kita menurunkan anggota. Pendataan bertujuan mengetahui potensi jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum sebelum kita mulai menerapkan penarikan retribusi jasa parkir," katanya. 

Kegiatan pemantauan di empat ruas jalan utama perkotaan, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Sultan Sarif Kasim, Hasanuddin dan Jalan Sukajadi, ditambah sembilan jalan menengah atau kawasan pemukiman padat.***(Advertorial)
Tags Dishub DumaiPajakPemko Dumai
Komentar