• Home
  • Dumai
  • Mulai Ruangan Kepala OPD Mirip Karaoke Hingga Dumai Peringkat 12 dari KPK

Mulai Ruangan Kepala OPD Mirip Karaoke Hingga Dumai Peringkat 12 dari KPK

Hadi Pramono Selasa, 20 Maret 2018 20:11 WIB
DUMAI - Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo mengaku geram dengan gaya hidup beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bermewah-mewahan dengan merubah ruangan kerjanya mirip ruangan karaoke, sebab terdapat lampu berbagai warna.

Menurutnya, seharusnya mengedepankan efisiensi, sebab masyarakat masih banyak membutuhkan dana untuk pembangunan. Sementara pejabatnya justru berfoya-foya kerap memperbaiki ruangan kerjanya ketimbang meningkatkan kinerja demi suksesi pembangunan.

Ada juga ruang kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai malah terkesan mewah dan tidak sebanding dengan hasil kinerjanya. Ia mengingatkan para kepala OPD harus tahu anggaran daerah yang saat ini kondisinya terbatas.

"Ruangan kepala dinas jangan terlalu bagus. Ada yang pernah saya lihat sudah mirip warnanya dengan ruang karaoke," sindir orang nomor dua di Pemerintah Kota Dumai saat membuka Musrenbang 2019 di Balai Sri Bungatanjung.

Menurutnya, APBD murni Kota Dumai tahun 2018 mencapai 1,142 Triliun. OPD yang ada harus menjalankan program yang menyentuh langsung masyarakat. Banyak program pembangunan yang harus menyentuh masyarakat.

Dia mengingatkan agar masyarakat tidak cuma menjadi objek semata. Para kepala OPD harus meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang matang dan tidak mubazir. Ia tidak ingin adanya keselahan perencanaan membuat kepala OPD tersandung hukum.

Dijelaskanya, bahwa Kota Dumai jadi daerah di posisi terbawah dalam daftar peringkat capaian target rencana aksi KPK di Riau. Posisi Dumai ada di posisi 12 dari 12 kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning. "Peringkat 12 lho," cetusnya kepada seluruh OPD.

"Saya minta rekor paling bawah ini jangan kita tutupi, masyarakat harus tau. Peringkat memperlihatkan bahwa proses perencanaan tidak benar. Saya minta Kepala Bappeda Dumai benahi ini agar kita tidak posisi paling bawah," tegasnya.

Eko menilai proses penganggaran harus sesuai e-budgeting dan e-planning dan masyarakat merasakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. 2019 memasuki tahun keempat pemerintahan Zulkifli AS-Eko Suharjo pemerintah punya tanggung jawab besar kepada masyarakat.

"Pemerintah harus menggesa pembangunan, karena masih punya tangung jawab kepada masyarakat. Para kepala OPD harus jadikan RKPD 2019 ini sebagai evaluasi dan tolak ukur kemajuan pembangunan daerah," pungkasnya.

(zik/zik)
Tags KPKKaraokePemko DumaiWawako Dumai
Komentar