DUMAI - Seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai diminta agar dapat memanfaatkan anggaran daerah dengan benar sesuai perencanaan dan program prioritas. 

Program kerja yang kurang menyentuh dan tidak dirasakan masyarakat perlu dikurangi atau dihilangkan agar kegiatan pembangunan dilaksanakan pemerintah dapat bermanfaat.

"Agar program dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, harus diutamakan yang prioritas dan kebijakan harus disusun dengan baik sesuai perencanaan," kata Wali Kota Dumai Zulkifli As belum lama ini pada wartawan.

Selain anggaran daerah harus digunakan dengan baik, diminta juga OPD untuk melaksanakan program skala prioritas, di antaranya, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Disamping itu, kepala daerah juga berharap aparatur sipil pemerintah dapat menjalankan tugas dengan baik dan profesional serta mengikuti ketentuan berlaku sesuai 

"Satuan kerja harus mencapai target kerja sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sudah disusun, agar dirasakan dan meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat," sebut Zulkifli.

Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk merealisasikan program dan kegiatan dijalankan pemerintah, dan diharap mampu menjawab aspirasi masyarakat yang sedang berkembang, terutama pemenuhan kebutuhan prioritas.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2019 Kota Dumai diketahui sudah disepakati bersama antara pemerintah dan  lembaga legislatif, yaitu sebesar Rp1,175 triliun, terdiri belanja daerah Rp1,135 triliun dengan belanja tidak langsung Rp570 miliar dan belanja langsung Rp 560 miliar.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Dumai Muhammad Nasir menyebut bahwa mendekati penghujung tahun ini agar OPD segera merealisasikan program kerja dan menggesa penyerapan anggaran secara maksimal.

Sejauh ini, diakui dia bahwa realisasi kegiatan pemerintah daerah sudah mencapai 90 persen, baik bersumber anggaran daerah maupun bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pusat.

"Kita harap seluruh organisasi perangkat daerah dapat menggesa realisasi kegiatan dan program kerja pemerintah sebelum berakhir tahun anggaran 2018," harap Sekda Nasir.