Awal November, APBDP 2013 Meranti Diparipurnakan
Kamis, 31 Oktober 2013 17:04 WIB
SELATPANJANG - Jika tidak ada aral melintang dan sesuai rencana kerja, APBD Perubahan tahun 2013 akan diparipurnakan selambatnya pada Minggu pertama di bulan November mendatang. Hal ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dilalui. Dimikian disampaikan Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Hafizoh, Rabu (30/10) kemarin.
Disebutkannya, tahapan pembahasan akan dilanjutkan setelah sebelumnya pada Selasa sore (29/10) lalu pihaknya telah melakukan rapat mendengar penyampaian jawaban/penjelasan Kepala Daerah tentang pandangan umum Fraksi terhadap pidato pengantar nota rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2013.
Untuk selanjutnya kata Hafizoh, pihaknya akan kembali membahas melalui badan kelengkapan yang ada di DPRD untuk selanjutnya diparipurnakan. "Kita optimis APBDP 2013 tersebut bisa diparipurnakan pada minggu pertama di bulan November yang sebentar lagi akan tiba,”katanya.
Sementara itu dari penyampaian Bupati Meranti Irwan Nasir, atas pandangan umum Fraksi terhadap pidato pengantar nota rancangan perubahan APBD yang dilaksanakan di Aula RSUD Selasa sore lalu, menyampaikan terimakasih kepada seluruh Fraksi di DPRD yang telah menyampaikan berbagai masukan, saran dan kritik untuk perbaikan kinerja pemerintah dalam menjalankan dan mewujudkan pembangunan.
Dikatakannya, terkait berbagai masukan saran dan usulan yang disampaikan melalui para juru bicara dari masing-masing fraksi seperti diawali oleh Falzan Surahman selaku juru bicara Fraksi Golkar Plus terkait masukan mengenai ranperda tentang perubahan APBD tahun 2013 harus berpedoman terhadap Renstra dan RKPD.
Berbagai usulan dan tanggapan atas penyampaian dari seluruh fraksi tersebut dijawab tuntas oleh Bupati Kepulauan Meranti, dengan senantiasa berlandaskan ketentuan dan UU yang berlaku.
Termasuk masalah pengentasan kemiskinan, penganggaran obat dan angaran untuk RSUD agar ditingkatkan, termasuk masalah disiplin pegawai negeri, maupun upaya untuk meningkatkan pemasukan PAD, serta peningkatan penerimaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, juga berbagai permasalahan yang disampaikan dijawab dengan jelas dan terbuka. (fan/die/hkc)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Sosial
Regulasi Perizinan Berbasis Risiko Diperkuat Pemko Dumai Lewat Bimtek
-
Ekbis
Proyek Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangke Capai 30 Persen
-
Nasional
Budi Arie Setiadi, Video Viral dan Sanksi Projo
-
Hukrim
Tengku Muhammad Nasir Ditangkap di Aceh Setelah Jadi Buronan Kasus Korupsi Dishub Dumai
-
Politik
KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, APBD Dumai Naik Jadi Rp2,246 Triliun
-
Sosial
Instalasi Jaringan Listrik PLN di Ratu Sima Dikeluhkan Warga

