PEKANBARU - Sedikitnya 8.000 kendaraan bermotor terjaring saat operasi terpadu razia kendaraan selama Oktober hingga Desember 2018, baik kendaraan roda dua dan empat. Hasil ini merupakan asumsi perhitungan Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. 

"Dari jumlah tersebut (8.000 unit,red) terdapat 24 persen kendaraan yang tidak taat pajak, termasuk di dalamnya ada kendaraan yang sudah 32 tahun tidak bayar pajak," kata Kasubbid Penerima PKB dan BBNKB Bapenda Riau Bambang kepada halloriau.com, Selasa (4/12/2018). 

Jumlah kendaraan yang terjaring menunggak pajak kendaraan, kata Bambang berfariasi bentuk pelanggarannya, mulai dari 1 hingga 5 tahun yang menunggak sebesar 70 persen. 

"Bahkan di atas 5 tahun penunggakan pajak kendaraan kita lihat ada sekitar 7 persen. Bahkan kita dapati yang sampai 32 tahun tidak bayar pajak kendaraannya, ini parah sekali," sebut Bambang. 

Sejauh ini, sudah 1.300 kendaraan yang telah diupayakan penindakan dan penanganan yang maksimal oleh Bapenda Riau dalam operasi terpadu. Diantaranya, masyarakat yang terjaring langsung membayarkan pajak kendaraannya di tempat. 

"Upaya kita sudah maksimal dalam menekan tunggakan pajak masyarakat selama operasi, diantaranya dari 1.300 kendaraan yang terjaring, terdapat 10 persen yang membayarkan langsung pajaknya di tempat saat operasi digelar melalui Samsat Keliling," terang Bambang. 

Meski demikian, pihaknya masih banyak mendapatkan kendala di lapangan selama operasi ini digelar. Salah satunya kata Bambang, ketidaktahuannya masyarakat saat petugas mempertanyakan pajak kendaraan. 

"Sebelum operasi digelar, kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media dan imbauan lainnya. Tapi banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui itu," pungkas Bambang. 

Dalam operasi selama bulan Oktober hingga Desember 2018 ini, Bapenda Riau dibantu Ditlantas Polda Riau, Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja yang mengakhiri operasi terpadu ini di Jalan Cuk Nyak Dien, Selasa (4/12/2018) siang. Hasilnya1.000 kendaraan lebih terjaring.