PEKANBARU - Dampak dari turunnya harga minyak dan gas (Migas) dunia sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Pasalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas secara otomatis juga berkurang.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), M Yafiz, mengatakan, adanya penurunan minyak dunia tersebut, membuat penyaluran DBH ke daerah berkurang hingga separuh lebih.

"Secara otomatis mempengaruhi dengan pemasukan kas daerah, dan akan berpengaruh kepada kinerja dan pembangunan. Itu hal yang wajarlah, karena DBH memang tergantung dengan harga minyak dunia," katanya.

Pemprov Riau lanjutnya, akan memaksimalkan alternatif lain untuk memenuhi penghasilan sebagai kas daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga rencana pembangunan di Provinsi Riau tidak terganggu.

Alokasi dana bagi hasil sektor minyak bumi dan gas (DBH Migas) Provinsi Riau di APBN 2015 bisa mencapai Rp11,9 triliun. Dana itu akan dibagikan sesuai peruntukannya untuk 12 kabupaten/kota.

Namun pendapatan DBH itu bisa turun akibat anjloknya harga minyak dunia di pasaran internasional. Beberapa daerah penghasil maupun bukan penghasil migas di Riau, seperti Kabupaten Siak, Kampar, Rokan Hilir (Rohil), Bengkalis, Pekanbaru dan beberapa daerah lainnya merasa kecewa dengan kebijakan pengurangan alokasi DBH dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, H Zaini Ismail susdah mengingatkan kepada semua Satker di lingkungan Pemprov Riau, untuk masalah pembangunan jangan bergantung dengan DBH.

Dia meminta agar Bappeda Riau dapat memaksimalkan pendapatan dengan pemasukan dari sektor lainnya, seperti pajak dan kontribusi air permukaan dan sebagainya.

Zaini juga mengakui, sebelumnya pemasukan dari DBH Migas lebih besar dari PAD Provinsi Riau sendiri. Oleh sebab itu, dengan menurunnya Migas dunia, sektor lainnya harus dimaksimalkan agar PAD juga meningkat, dan tidak bergantung dengan PAD.

"Masalah ini bukan kita saja yang mengalami, seluruh Indonesia ikut merasakan imbas penurunan Migas dunia. Kemudian kabupaten/kota juga harus mampu mencari trobosan untuk mensiasati menurun PAD di daerah," tuturnya.