DUMAI - Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai menghimbau perusahaan agar mengumumkan secara terbuka rencana penerimaan kerja dengan melapor terlebih dahulu ke pemerintah daerah.

Plt Kepala Disnakertrans Kota Dumai, Suwandi mengatakan hal itu agar diketahui jumlah lowongan tersedia. Kemudian hal ini juga sesuai dengan Kepres No 4 tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan kerja.

"Perusahaan diwajibkan melapor rencana rekrutmen tenaga kerja karena diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan kerja," katanya kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (2/10/17).

Suwandi mengakui bahwa masih ditemukannya perusahaan yang enggan melaporkan rekrutmen pekerja. "Masih ada perusahaan yang ada di Kota Dumai tidak mematuhi Kepres ini," jelasnya.

Dijelaskan, dalam Keppres Nomor 4/1980 mengatur bahwa perusahaan yang ingin merekrut tenaga kerja diwajibkan melaporkan ke disnaker tempat perusahaan itu beroperasi.

"Tujuan wajib lapor ini karena penting bagi pemerintah untuk mengetahui jumlah tenaga kerja dan lowongan tersedia di perusahaan serta tingkat pengangguran di Dumai," ungkapnya.

Pengangguran sejauh ini disebabkan beberapa faktor, misalnya, kualifikasi komnpetensi pencari kerja umumnya masih belum sesuai dengan persyaratan dibutuhkan dan rendahnya informasi pasar kerja.

"Jadi tidak seimbangnya persediaan pasar kerja dengan kebutuhan akan menjadi efek negatif bagi pencari kerja di daerah yakni kesenjangan sosial tinggi, sehingga perusahaan diminta untuk menjalankan ketentuan pemerintah," sebutnya.

Kewajiban lapor rekrutmen kerja ini, lanjutnya, bisa dilakukan dengan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan, agar pencari kerja mendapat informasi dan mempersiapkan diri untuk mendaftar.

Informasi peluang kerja ini tentu saja akan membantu masyarakat pencaker untuk mendaftarkan diri bersaing dan menekan angka pengangguran, ditambah lagi sudah disahkan rancangan tata ruang wilayah dan berpotensi investasi akan tumbuh.