PEKANBARU - Dalam rangka menertibkan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi atas aset-aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau membentuk tim evaluasi pendapatan daerah.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Riau, SF Hariyanto, mengatakan pembentukan tim evaluasi pendapatan daerah itu baru saja dilaporkan ke Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Nantinya, tim ini beranggotakan lintas instansi seperti Inspektorat, Satpol PP serta Dispenda Riau. 

"Saya telah melaporkan kepada (Plt) Gubernur, dalam meningkatkan penerimaan dibidang retribusi perlu membantuk tim evaluasi pendapatan daerah. Salah satu fungsinya untuk menertibkan penerimaan aset-aset yang ada," kata Kadispenda yang biasa disapa Yanto, Rabu (9/9/16). 

Perlunya pembentukan tim tersebut, bertujuan untuk menggali potensi aset-aset daerah yang selama ini dimanfaatkan tapi tidak ditarik sewanya dalam bentuk retribusi bagi daerah. Kemudian banyaknya target yang telah ditetapkan pada sejumlah instansi namun tidak pernah tercapai. 

Mantan Kepala Dinas PU Riau ini mencontohkan, diinstansi yang pernah dipimpinnya yang kemudian melebur menjadi Bina Marga belakangan tidak lagi mencapai target pendapatan retribusi bagi daerah. 

Seperti alat berat yang jumlahnya tidak sedikit tapi tak satupun bisa ditarik retribusinya. Pada hal alat alat retribusi alat berat mencapai Rp30 juta perunit. Diperkirakan potensi pendapatan retribusi terhadap alat berat yang tersebar di Riau tidak kurang dari satu miliar.

Sayangnya instansi terkait justru melaporkan tidak bisa memungut sepeserpun dari retribusi alat berat karena rusak. Begitu juga kantin yang ada di Gedung PU tersebut juga tidak lagi pernah dilaporkan, termasuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada di sana. 

"Inilah nanti fungsi tim evaluasi pendapatan nantinya. Pertanyaannya kenapa alat berat tidak lagi dipungut lagi distribusinya. Katanya alat rusak, apa benar. Kalau rusak cek ke lapangan, ada tidak alat berat di sana," katanya menimpali. 

"Sewa alat berat perunit Rp 30 juta. Kantin serta ATM di sana juga tak disetorkan. Padahal selama ini dibayar. Pengecekan inilah fungsi tim, sepeti di ATM itukan ada kontraknya, bayar itu, kantin termasuk alat berat, selama ini bayar, kenapa sekarang tidak, saat ditanya semua alat dilaporkan rusak," ungkap Yanto. 

Persoalan lain yang juga menjadi perhatian yakni ratusan rumah dinas yang terus ditempati tapi tidak pernah dibayarkan sewa oleh penghuninya. Pada hal, ratusan rumah dinas tersebut jika ditarik sewanya akan mampu menambah pendapatan daerah dari sisi retribusi. 

Selain itu, pemanfaatan Gelanggang Olah Raga (GOR) yang acap digunakan untuk pertandingan, sport Center di Rumbai, termasuk aula Gedung Dharma Wanita yang sering dipergunakan untuk acara atau resepsi pernikahan. 

"Begitu juga dengan GOR. Stadion kita juga banyak. Di BPAKD sendiri target di RPJMD sebesar Rp5 miliar unuk uang setoran, sementara yang didapat entah 50-100 juta. Inikan masih jauh. Begitu juga di Dispora target Rp4 miliar juga tak terkejar. Di Perikanan juga begitu, meski ada jual benih ikan," papar Yanto. 

Penggalian potensi aset dan retribusi lainnya terkait mulai hilangnya sejumlah sektor unggulan yang selama ini menjadi handalan, diantaranya RS Petala Bumi yang tahun ini mampu menyumbangkan retribusinya sebesar Rp12 miliar, namun tahun depan sudah berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk RS Arifin Ahcmad yang sudah lebih dulu berubah menjadi BLUD. 

"Retribusi RS Petala Bumi tahun ini sebesar Rp12 miliar. Tapi mulai 2016 berubah menjadi BLUD. Artinya potensi retribusi kita kembali kehilangan. Ini belum lagi potensi yang sebelumnya sudah dihapuskan. Makanya kita gali lagi mana yang selama ini belum dimanfaatkan," terang Yanto.