BAGANSIAPIAPI - Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Rokan Hilir Ferry Praya mengungkapkan sebanyak sebelasa item Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergarap secara maksimal. Semua itu lantaran belum adanya Peraturan Daerah (Perda).

"PAD itu diantaranya seperti Bea Perolahan Hak ata Tanah, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi, Bangunan Perdesaa dan Perkotaan, Hotel, Sarang Burung Walet, Parkir, Pajak Mineral bukan lokan dan bantuan, pajak hiburan, Reklame, Restoran, Pajak Penerangan Jalan," katanya, Senin (3/2/14).

Dikatakan dia, yang terlealisasi pada tahun 2013 target sebesar Rp26,5 miliar, pencapaian target 24 persen. Distribusi target sendiri pada 2013 itu sebesar Rp26,6 miliar. Tentunya, PAD yang belum tergarat secara maksimal menjadi perhatian bersama.

"Untuk itu, sebelas item harus kita garap semaksimal mungkin. Karena, masih banyak yang harus kita lakukan. Kalau kita garap maksimal tentu pendapatan asli daerah kita akan meningkat. Sedangkan,  Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni kita sebesar Rp40 miliar," kata Ferry.

Pada tahun 2014 ini, pihaknya sudah arahkan seluruh anggota Dispenda Rohil untuk menagih pajak. Baik itu Pajak Bea perolahan Hak atas tanah, Pajak air tanah, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Pajak hotel, Pajak sarang burung walet.

Dilajutkan dia, Pajak Parkir, Pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran hingga pajak penerangan jalan.Kesebelas aitem itu belum kita garap maksimal.  

Untuk mewujudkan target itu, kata dia, segenap perangkat pendukung, mulai dari petugas yang melibatkan aparatur tingkat kelurahan dan desa hingga sarana prasarana, termasuk aplikasi data sudah disiapkan dengan matang. 

"Data wajib pajak yang diserahkan dari pusat berjumlah lebih dari 160 ribu orang. Jumlah ini akan kita berdayakan dan kita mutakhirkan," demikian penjelasan Kadispenda Rokan Hilir Ferry Praya kepada media ini. (Jarmain)