JAKARTA - Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengingatkan industri kehutanan bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat di sekitar operasinya. 

"Pola pemberdayaan itu harus bergerak lebih jauh dari yang sifatnya sumbangan, tapi menuju terciptanya manfaat yang bisa mebjadikan masyarakat mandiri," kata dia sebelum penutupan pameran kehutanan Indogreen Forestry Expo di Jakarta, Senin (14/4/2014). 

Pola pemberdayaan masyarakat yang layak dijadikan contoh adalah pembangunan hutan rakyat pola kemitraan. Dengan pola tersebut, industri membagi bibit, mendampingi selama penanaman dan membeli panen kayu yang dihasilkan dengan harga pasar. "Dampaknya kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," kata Hadi.

Saat ini ada 375 unit industri berbasis kayu di tanah air. Sebagian besar memanfaatkan bahan baku yang dihasilkan dari penanaman termasuk di hutan rakyat. 

Di tempat yang sama, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin menjelaskan pihaknya memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dalam program pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah operasi perusahaan. 

"Falsafah kegiatan pemberdayaan masyarakat kami didasarkan pada kepercayaan bahwa apa yang baik bagi masyarakat tentunya baik pula bagi negara dan juga baik bagi perusahaan," jelas Kusnan. 

Ada sekitar 150 desa di sekitar areal operasi RAPP, di Pelalawan Riau. Kusnan menyatakan pihaknya akan mendorong terbangunnya eco village, yang menjadikan desa mandiri dengan sumberdaya yang dimiliki. Dua desa yang akan disiapkan sebagai percontohan adalah Desa Sering dan Desa Binjai, Pelalawan, Riau. RAPP menggandeng LSM Bidara sebagai pendamping untuk memastikan program pemberdayan berjalan tepat sasaran. 

Kusnan menambahkan sebelumnya fokus pemberdayaan masyarakat masih merujuk pada pendekatan kuantitatif. "Selama 2 tahun terakhir ini, kami tambah pendekatan kualitatif," katanya. 

RAPP menggelontorkan 4,6 juta dolar AS selama kurun waktu 2011 sampai 2012 untuk program pemberdayaan masyarakat. Rinciannya untuk program Sistem Pertanian Terpadu sebesar 500.000 dolar AS, Pendidikan (400.000 dolar AS), Infra-struktur sosial (1,1 juta dolar AS) dan program pemberdayaan masyarakat lainnya (2,6 juta dolar AS). *** (awn)