SELATPANJANG - Untuk menghindari laju inflasi yang tidak stabil di suatu daerah, maka setiap daerah mesti memiliki tim pengendalian laju inflasi daerah (TPID). Inflasi yang tidak terkontrol, akan berdampak terhadap stabilitas perekonomian suatu daerah. 

Demikian yang disampaikan Ketua Bank Indonesia Perwakilan Perkanbaru, Mahdi Muhammad, kemarin saat acara sosialisasi Pengendalian Inflasi Daerah di Selatpanjang.  

“Kalau mengacu pada undang-undang, Bank Indonesia ditugaskan untuk menjaga kestabilan inflasi. Tapi BI tidak bisa bekerja sendiri dalam memerangi inflasi maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan membentuk TPID," ujar Mahdi. 

Dikatakannya, pembentukan TPID ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 027/1696/SJ, tentang Menjaga Keterjangkauan barang dan jasa di daerah. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga di daerah agar inflasi terkendali, sebab laju inflasi sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Mahdi, jika kenaikan harga barang pokok terus berlangsung di daerah tanpa bisa dikendalikan, maka simpanan masyarakat, baik berupa uang, emas, dan tabungan akan terus berkurang. Secara perlahan, kondisi ini akan memicu terjadinya dinamika sosial yang semakin kompleks. 

Mulai dari munculnya konflik sosial, pengangguran yang terus meningkat, hingga memicu terjadinya peningkatan gangguan kantibmas. Bila ini tidak mampu dikontrol, imbasnya stabilitas pembangunan akan terganggu yang akhirnya akan berdampak buruk kepada semua sektor kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Akibat buruknya adalah pertumbuhan ekonomi melemah. 

“Tantangan pengendalian inflasi itu cukup berat, maka sangat penting untuk membentuk TPID agar bisa mengendalikan inflasi di daerah. Perlu diketahui juga, laju inflasi nasional itu 70 persennya disumbang dari daerah, baru 30 persennya dari pusat,” terangnya.

Untuk itu lanjut Mahdi, peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga mengingat karakteristik inflasi Indonesia yang masih dipengaruhi oleh gejolak di sisi pasokan (supply side shocks). Terjaganya inflasi daerah pada tingkat yang rendah dan stabil akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. 

“Hal ini didasari kenyataan bahwa inflasi nasional merupakan agregasi dinamika pembentukan harga yang terjadi di daerah. Terciptanya inflasi yang rendah dan stabil pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan dapat lebih menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Namun, berbagai permasalahan struktural yang masih terjadi seperti konektivitas yang rendah, struktur pasar yang terdistorsi, kesenjangan informasi harga dan produksi pangan menyebabkan pergerakan inflasi sangat rentan berfluktuasi. Efisiensi perekonomian daerah yang berbeda antara kawasan barat dan kawasan timur juga menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup besar,” sebut Mahdi.

Dalam rentang 10 tahun terakhir urai Mahdi,  pergerakan inflasi yang signfikan lebih disebabkan oleh faktor adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terkait harga (administered prices) dan lonjakan harga komoditas pangan (volatile foods). 

Karakteristik inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan di sisi pasokan (supply side) tersebut menyebabkan upaya untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil tidak cukup hanya melalui kebijakan moneter, melainkan diperlukan adanya suatu paduan kebijakan yang harmonis antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan sektoral dan daerah. 

Menurutnya, inilah yang melatarbelakangi ditempuhnya strategi penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi (TPI) hingga Pemerintah Daerah dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). 

Keberadaan forum koordinasi dalam wadah TPID di berbagai daerah menjadi sangat strategis di tengah semakin besarnya kewenangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi yang dijalin melalui TPID sejauh ini telah  menghasilkan berbagai rumusan kombinasi kebijakan lintas sektor dan daerah yang mendukung terciptanya stabilitas harga.***(fan/hkc)