SELATPANJANG - Diusianya yang baru memasuki tahun kelima ini, kita telah melalui ujian pemekaran. Dari 200 lebih kabupaten/kota pemekaran baru sekitar 10-15 persen yang dinilai berhasil mengelola potensi sumber daya alamnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak positif dari kebijakan Pemerintah Daerah dalam menggesa percepatan pembangunan infrastruktur.

Demikian menurut peneliti senior LIPI, Siti Zahro, kabupaten Kepulauan Meranti salah satu diantara daerah pemekaran yang berhasil. Bukti keberhasilan itu, dapat dilihat dari prestasi-prestasi dalam tahun 2012 mungkin bisa menjadi bukti, diantaranya:

1.    Kepulauan Meranti untuk pertama kalinya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk pertama kalinya.

2.    Varietas sagu Kepulauan Meranti ditetapkan sebagai varietas sagu unggul dari Kementerian Pertanian. Penetapan varietas ini akan diikuti dengan program pengembangan sagu dalam skala besar dengan bantuan dari Pemerintah Pusat.

3.    Kepulauan Meranti ditetapkan sebagai daerah tujuan investasi paling kondusif di Provinsi Riau dan menyerap invetasi terbesar kedua di Provinsi Riau.

4.    Keberhasilan Kepulauan Meranti memproduksi timah batangan yang dilakukan oleh PT. Wahana Perkit Jaya. Keberadaan bijih timah yang sempat tidak terfikirkan oleh kita ternyata mampu ditambang dan diproduksi. 

Investasi awal dari perusahaan swasta nasional ini mencapai 48 juta dolar Amerika Serikat dan akan terus bertambah karena perusahaan ini terus meningkatkan investasi dengan membangun smelter.

Pemerintah  Daerah juga berupaya meningkatkan belanja modal sehingga dapat meciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan yang bermuara pada penyerapan tenaga kerja, meningkatkan intensitas sektor jasa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat yang akhirnya diharapkan akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan.

Dari beberapa upaya, angka kemiskinan berhasil ditekan secara perlahan namun pasti. Perhatian serius juga dilakukan pada pengendalian inflasi untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif.

Gerakan Pembangunan Berbasis Masyarakat

Dalam konteks memperbaiki kinerja pembangunan Daerah telah dilakukan pembenahan dan juga pergeseran paradigma dari membangun daerah ke daerah membangun. 

Konsepsi ini sangat selaras dengan strategi pembangunan yang berbasis pada penguatan dan pemberdayaan desa dengan pendekatan  partisipatif dari seluruh masyarakat pada tataran akar rumput.

Secara empirik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mendesain sebuah formulasi operasional melalui gerakan pembangunan berbasis masyarakat, yang saat ini sedang bermetamorfosa dalam berbagai bentuk program dan kegiatan yang ada di tingkat Desa.

Dengan rasional bahwa desa merupakan subordinat  terkecil basis  pembangunan daerah, maka  secara akumulatif kebijakan pembiayaan pembangunan melalui alokasi dana desa (ADD) terus-menerus diupayakan meningkat dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2010, telah dialokasikan ADD sebesar Rp. 17 miliar lebih, tahun 2011 sebesar Rp. 35 miliar Tahun 2012 sebesar Rp. 40 miliar lebih. Di samping kita juga meningkatkan pembiayaan pembangunan penunjang program PNPM Mandiri Pedesaan, tercatat pada tahun 2010 sebesar Rp. 3,6 miliar bersumber dari APBD Kabupaten, pada tahun 2011 sebesar Rp. 3,6 miliar dan 2012 sebesar Rp. 10 miliar.

Sebagai bentuk Implementasi terhadap empat pilar pembangunan Nasional, maka sejak tahun 2010 Pemerintah Daerah melaksanakan government expenditure multiflier atau penggandaan pengeluaran pemerintah pada komponen  belanja modal yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pelabuhan, elektrifikasi, air bersih, pendidikan dan kesehatan.***(fan/rec)