PELALAWAN : Sejumlah anggota DPRD Pelalawan meradang menyusul buruknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Tak pelak, sejumlah sektor pendapatan bakal ditinjau ulang. Bahkan, anggota dewan siap merevisi kembali Perda yang sudah ada.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Pelalawan Habibi Hapri didampingi anggota komisi I Baharuddin SH, saat berbincang dengan riauterkini.com, Rabu (12/11/14) dikantor DPRD Pelalawan. 

"Sehari kemarin dari siang hingga sore kami membahas terkait buruknya PAD dengan instansi terkait," terang Habibi.

Ada beberapa item PAD pada uraian yang disampaikan oleh pihak pemerintah kata dia tidak masuk akal. 

"Ini harus kita, cermati, menjadi bahas evaluasi. Dan kita wanti-wanti instansi terkait, sebab sesuai RPJMD bupati Pelalawan bahwasanya, PAD itu harus tercapai 10 persen dari APBD Pelalawan," paparnya. 

Dia mencontohkan, sektor PAD poin 6 terkait galian C. Selain itu juga, terkait Pajak Parkir. Pada target pajak parkir ini, pihak pemerintah hanya memasang taget 35 jt setahun. 

"Pendapatan untuk galian C sangat minim sekali, padahal ini potensi pendapatan. Untuk galian C perusahaan tidak ada," sebutnya.