SELATPANJANG, RIAUHEADLINE.COM- Pemkab Kepulauan Meranti tetap konsen untuk menerapkan strategi pembangunan yang pro bisnis. Untuk itu, strategi kebijakan pembangunan yang disusun harus benar-benar memberikan peran pada swasta untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menggesa percepatan pembangunan infrastruktur. 

Demikian diungkapkan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, usai membuka Bimbingan Tekhnis Perencanaan Pembangunan yang di gelar Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti di Ball Room Grand Meranti Hotel di  Selatpanjang, Selasa (24/9) kemarin. 

Seiring dengan keinginan Pemerintah untuk menggandeng peran swasta dalam pembangunan, Pemkab Kepulauan Meranti berupaya menjadikan kebijakan ini sebagai salah satu strategis untuk menarik dana dari pihak swasta bagi kepentingan pembangunan infrastrktur dasar di Meranti. 

“Sebagai daerah yang sedang giat-giatnya membangun, kita harus cerdas dalam memanfaatkan penggunaan sumber dana APBD untuk kepentingan pembangunan. Kita tidak ingin besarnya dana APBD terkuras tanpa hasil yang maksimal. Untuk itu, kita berupaya menarik sumber dana dari pihak swasta dalam menopang percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, kita tetap konsen  menerpakan strategis pembangunan yang benar-benar pro bisnis. Kuncinya, permudah pelayaan publik dan terciptanya good government dan clean government. Kalau ini mampu dipertahankan, kita optimis akan mempu menyerap dana sector swasta untuk kepentingan pembangunan infrastruktur daerah ini” ujar Irwan.

Menurut Irwan, keterbatasan dana belanja APBD Meranti disetiap tahunnya untuk membiayai proyek-proyek  infrastuktur dan sarana pra sarana jalan,  transportasi serta perhubungan, membuat pembangunan  infrastruktur di berbagai pelosok pedesaan tak merata. 

Padahal  infrastruktur kerap dijadikan pertimbangan dan pra syarat utama bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Sejauh ini kata Irwan, keluhan dari investor yang akan membenamkan modalnya di daerah ini terkait akan ketertinggalan pembangunan infrastruktur

Untuk itu pemerintah derah bertekad mengejar ketertinggalan infrastruktur yang ditetapkan melalui program masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dengan pendekatan konektivitas koridor ekonomi. 

Selain itu lanjut Irwan, tingginya biaya logistik yang disebabkan kekurangan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air bersih dan bandar udara, merupakan salah satu faktor utama yang mengganggu perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar ini akan diprioritaskan dalam pembangunan Meranti kedepannya akan menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur teknologi juga akan dititikberatkan. 

“Pembangunan infrastruktur kita yakini akan memiliki multiplayer effect yang signifikan bagi ekonomi masyarakat. Saat ini, pembangunan infrastruktur masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan  untuk meningkatkan daya saing ekonomi. nfrastruktur selain merupakan pilar utama dari pertumbuhan ekonomi, dan komponen penting bagi pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, juga merupakan bagian dari konektivitas antar daerah (domestic connectivity),” beber Irwan.

Irwan juga tak memungkiri bahwa untuk pembangunan  infrastruktur ini  di berbagai pelosok pedesaan membutuhkan anggaran yang cukup besar.  Belum lagi tingkat kemiskinan yang tinggi juga disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang terbatas. 

Kendala pembangunan infrastruktur lain yang perlu diatasi adalah memastikan adanya sumber pembiayaan.  Dengan pertumbuhan ekonomi Meranti rata-rata diatas 7,7%, membutuhkan dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp1-1,5 triliun setiap tahun anggarannya. 

Meskipun angka APBD Meranti terus meningkat, melewati 1,4 triliun tentunya tidak akan dimaksimalkan untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. Meranti juga harus mengalokasikan anggaran untuk biaya-biaya rutin, seperti membayar gaji pegawai. 

Maka dari itu membutuhkan program shering budget anggaran dengan APBD Provinsi dan APBN, Meranti harus bisa memaksimalkan dalam menyerap dana dari sektor swasta. Untuk itu, kedepan  kita berupaya beberapa projek pembangunan infrastruktur di daerah ini akan dibiayai dari swasta. (dok)