SELATPANJANG - Terlambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti tahun 2014 ternyata berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, terutama dunia usaha dan perdagangan.

Perekenomian masyarakat tampak lumpuh, pasar-pasar sepi, begitu juga sektor usaha lainnya, seperti warung nasi.

Salah seorang pengusaha warung nasi di jalan Dorak Selatpanjang, Isyah, menuturkan terlambatnya pengesahan APBD tahun ini benar-benar menganggu jalannya usaha yang menafkahi keluarganya tersebut.

"Pendapatan kami terasa berkurang sekitar Rp 200 Ribu dari hari-hari biasanya. Ini jelas sangat menganggu. Kalau sudah seperti ini seperti tidak ada untungnya, tidak bisa menyimpan semuanya dijadikan modal kembali," tuturnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, pada hari-hari biasa warung nasinya ramai dikunjungi oleh para pegawai Pemkab Kepulauan Meranti, maupun para pekerja yang sedang melaksanakan proyek pembangunan di jalan Dorak. Tapi sejak terlambatnya pengesahan selama beberapa bulan ini, rumah makannya sepi karena sepi pembeli.

"Meski kurang paham apa yang buat APBD itu terlambat, kami tetap berharap kedepannya pemkab tidak lagi terlambat mengesahkan APBD agar perekonomian kami tidak terganggu," harap ibu dua anak tersebut.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kepulauan Meranti (APPKM), Harmunis Salfa, juga menuturkan hal yang sama. Pengesahan APBD terasa sangat berpengaruh terhadap peredaran uang di Kepulauan Meranti, khususnya Kota Selatpanjang.

Ia mencontohkan, dengan tidak adanya pencairan gaji maupun insentif pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Meranti, membuat rumah makan dan warung nasi yang ada menjadi sepi, ini berdampak pada tingkat beli dan transaksi di pasar.

"Jadi semuanya berpengaruh, bukan hanya pegawai tapi juga masyarakat dan para pedagang. Kami dari para pedagang sangat berharap kedepannya Pemkab tidak lagi terlambat dalam mengesahkan APBD," tukas Harmunis.***(grc/fan)