• Home
  • Ekbis
  • Perlindungan Konsumen Terancam Terbengkalai pada tahun politik 2018

Perlindungan Konsumen Terancam Terbengkalai pada tahun politik 2018

Hadi Pramono Jumat, 29 Desember 2017 15:57 WIB
JAKARTA - Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2018 nanti karena adanya pemilihan kepala daerah serentak ditambah persiapan pemilu legislatif dan presiden. Tahun politik itu diperkirakan akan membuat perlindungan terhadap konsumen kian terbengkalai.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam refleksi perlindungan konsumen 2017 memperkirakan perlindungan konsumen tahun depan tak akan mengalami perubahan bahkan kemunduran. Pada tahun politik itu, mayoritas infrastruktur politik akan difokuskan pada pencitraan untuk kepentingan pemilu.

"Kebijakan yang diambil akan dominan sebagai bentuk kamuflase belaka," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi melalui keterangan tertulisnya,

Pada 2018, kata Tulus, negara bisa jadi akan bermanis-manis dengan rakyatnya, untuk tidak menaikkan harga atau tarif komoditas publik. Kondisi akan berbalik pasca pilpres, negara akan menggenjot kenaikan berbagai tarif seperti listrik, harga BBM bahkan mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram.

Konsumen merupakan pilar utama dalam roda perekonomian. Tanpa kehadiran konsumen, roda ekonomi akan lumpuh dan tak akan ada transaksi apapun.

Meskipun menjadi salah satu pilar utama, Tulus menilai konsumen justru berada pada posisi yang lemah dalam sistem transaksi maupun roda perekonomian secara keseluruhan.

Negara sebagai pembuat aturan yang seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan konsumen dengan pelaku usaha, justru terlihat lebih banyak menempatkan konsumen pada posisi lemah tersebut.

"Akhirnya, pemenuhan hak-hak konsumen menjadi terpinggirkan. Itu merupakan potret yang paling kentara untuk mencerminkan situasi dan kondisi perlindungan konsumen pada 2017," kata Tulus.

Per November 2017, YLKI menerima 301 pengaduan dari konsumen secara tertulis (belum dihitung pengaduan via daring). Dari 301 pengaduan, sektor perbankan masih menduduki rating teratas, dengan 24 persen pengaduan.

Pengaduan lainnya ditujukan untuk sektor ketenagalistrikan (PT PLN sebagai teradu) dengan 14 persen, sektor perumahan dengan 11 persen, leasing 8 persen, dan sektor telekomunikasi 6 persen.

Tulus mengatakan tingginya pengaduan sektor perbankan selama 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan pengawasan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) belum optimal. Bisa dikatakan OJK masih gagal untuk meningkatkan performa dan kinerja sektor perbankan dan financial services di Indonesia.

Beberapa kasus lain memperlihatkan indikator negara tidak hadir dalam melindungi konsumen serta kepentingan publik, di antaranya telantarnya puluhan ribu calon jemaah umrah, dari berbagai biro perjalanan umrah, khususnya First Travel.

Pada 2017, YLKI menerima 22.655 pengaduan jemaah umrah yang tidak diberangkatkan oleh biro umrah. Telantarnya puluhan ribu calon jemaah umrah bukti kuat negara tidak hadir untuk melindungi kepentingan konsumen secara sesungguhnya.

"Pemerintah hanya piawai memberikan perizinan biro umrah (pre market control), tetapi gagal total dalam pengawasan dan penegakan hukumnya untuk melindungi calon jemaah umrah (post market control)," ujar Tulus.

Kasus lainnya adalah Meikarta. YLKI menilai negara juga tidak hadir dalam konteks pre market control dalam kasus pengembang Meikarta.

Perizinan pembangunan kawasan perumahan terpadu di Cikarang, Jawa Barat ini masih menjadi polemik karena perbedaan sikap antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Ribuan konsumen terjebak dalam ketidakpastian status hukumnya, sementara promosi Meikarta dinilai sangat bombastis.

Perlindungan konsumen yang terabaikan juga tercermin dari kasus pendaftaran ulang pemegang kartu prabayar, wacana penyederhanaan tarif listrik dan penerapan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).

Tulus menilai negara menciptakan kegaduhan baru yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kegaduhan-kegaduhan itu terjadi oleh karena faktor miskinnya konsultasi publik terhadap kebijakan tersebut.

Klimaks dari ketidakberdayaan negara dalam melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan publik ditandai pula dengan kebijakan yang berorientasi pro pasar (market oriented). 

Dalam hal tarif dasar listrik dan atau harga bahan bakar minyak, kata Tulus, menjadi bukti kuat negara sangat pro terhadap tekanan pasar untuk menaikkan tarif/harga.

Hal lain yang menjadi sorotan YLKI adalah kriminalisasi konsumen oleh pelaku usaha. Konsumen yang bersikap kritis untuk memperjuangkan haknya justru dikriminalisasi oleh pelaku usaha. 

Contoh kasus teraktual adalah kasus Acho, yang dijadikan tersangka oleh pengelola Green Pramuka. "Anehnya pihak kepolisian langsung cepat memproses laporan semacam ini oleh pelaku usaha," ujar Tulus.

Sumber: Beritagar
Tags KonsumenPerlindungan KonsumenYLKI
Komentar