Sejumlah Vendor Nunggak Restibusi Tower Telkomunikasi
Senin, 06 Januari 2014 16:38 WIB
PASIRPANGARAIAN - Meski diklaim mencapai target, namun realisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Tower Telekomunikasi di Kabupaten Rokan Hulu selama 2013 lalu justru turun dari realisasi 2012 lalu. Penurunan itu disebabkan ada beberapa provider atau vendor masih menunggak.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Telekomunikasi (Dishubkominfo) Rohul M Rivai, melalui Sekretarisnya M Abrar, penurunan PAD dari sektor Retribusi Tower Telekomunikasi dari 2012 disebabkan ada beberapa provider dan pengelola menara bersama belum membayar retribusi ke dinasnya.
Dari 156 menara telekomunikasi tersebar di 16 kecamatan, Dishubkominfo Rohul baru berhasil menarik PAD dari sektor itu sekitar Rp929 juta atau melebihi target ditetapkan pemerintah daerah sekitar Rp750 juta.
"PAD dari sektor ini masih turun dibandingkan tahun 2012 lalu yang mencapai 1,8 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan ada beberapa provider belum membayar retribusi kepada pemerintah daerah," kata M. Abrar, Senin (6/1/14).
Abrar mengakui beberapa perusahaan menara juga menolak membayar retribusi sebelum pemerintah meng-audit NJOP Menara Telekomunikasi yang dianggap terlalu tinggi dan melebihi batas ketentuan.
Dampak penunggakan itu, jelas Abrar, total tunggakan dari sektor Retribusi Menara Telekomunikasi sekitar Rp250 juta.
"Kami mengimbau agar beberapa vendor yang masih menunggak segera membayarkan tunggakan retribusinya, sehingga PAD dari sektor ini bisa digunakan untuk pembangunan daerah," imbau Abrar.***(zal)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026

