PEKANBARU - Walikota Pekanbaru, Firdaus, mengatakan, pemerintah pusat harus menciptakan regulasi yang tepat untuk mengatur pengelolaan minyak dan gas  bumi (migas) di setiap wilayah NKRI ini berwawasan lingkungan, demi kelangsungan.

"Jika tidak ingin setelah hasil migas disedot lingkungan dan masyarakatnya menjadi gersang serta miskin," kata dia, di Jakarta, Jumat, usai menghadiri Musyawarah Nasional III Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas.

Dia menginginkan pemerintah pusat memiliki kebijakan bagi  daerah penghasil migas dan tambang lainnya untuk melindungi kelanjutan kehidupan lingkungan dan ekonomi masyarakat di masa datang. Hal itu bisa diwujudkan dengan kebijakan pengelolaan migas berwawasan lingkungan masa sekarang dan masa depan.

Karena menurut Wai Kota, apabila aktivitas dan eksploitasi hasil bumi tidak memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan akibatnya baru dirasakan nanti setelah masa produktivitas berakhir. Akan menyisakan kerusakan dan kemiskinan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Menurut Dia, dengan pengelolaan migas  berwawasan lingkungan  ekosistem di wilayah operasi minyak dan gas bumi tidak menjadi rusak terutama setelah aktivitas pengelolaan itu sudah tidak produktif lagi.

"Kita tidak hanya berbicara tentang lingkungan semata, tetapi dampak dari aktivitas pengelolaan penambangan dan eksploitasi migas  serta  hasil tambang lainnya," katanya,

Dia menilai apa bila tidak dikelola dengan baik  maka yang tersisa hanya daerah yang gersang, tidak terurus, serta perekonomian masyarakat setempat yang menjadi sulit.

"Untuk itu sangat penting membuat kebijakan tentang masa depan daerah dan masyarakat penghasil migas tersebut," ungkap Firdaus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Jalil, yang juga hadir saat itu mengakui sefaham dengan pemikiran Walikota Pekanbaru.

Menurut dia, banyak fakta dan peristiwa yang  membuktikan bahwa daerah yang dulunya penghasil sumber daya alam sangat besar, setelah hasil tambangnya habis lingkungannya menjadi rusak, dan perekonomian masyarakatnya juga memburuk.

"Kita ingat Aceh dengan  Bontangnya, dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia, ketika produksi hasil sumber daya alamnya masih produktif, daerahnya menjadi  sangat maju, dan masyarakatnya sejahtera," paparnya. 

Tetapi kini, setelah hasil sumber daya alamnya habis, daerah tersebut bagaikan tertinggal, dalam perekonomian dan pembangunan. "Masyarakatnya menjadi memprihatinkan," ujar Sofyan Jalil.

Menurut dia, ini terjadi akibat kesalahan awal saat hendak mengeksploitasi sumber daya alam. Dia menyebutkan  sejarah membuktikan, bahwa negara telah  membuat sistem yang  salah  dalam memenegemen  perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam.

"Harusnya kita memeneg  pengelolaan sumberdaya alam itu untuk masa sekarang dan mendatang," katanya dihadapan  para Gubernur, Bupati dan Walikota dari daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi. 

(rdk/ant)