JAKARTA : Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla optimistis fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mendukung kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

"Saya kira tidak ada yang pecah. Kalau ada pandangan yang bersifat pribadi di negara demokrasi sih sah-sah saja," ujar JK saat di temui awak media di Kantor Wapres, Kamis (06/11).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini pun meyakini PDIP akan terus mendukung semua program yang akan diambil Pemerintah. 

"Karena di kabinet itu ada Puan dan sebagainya, sehingga pada prinsipnya PDIP tetap mendukung. Dalam demokrasi sah-sah saja memberikan pandangan walaupun bertentangan dengan partainya," ujar JK menjelaskan.

Pada kesempatan yang sama, JK juga menegaskan tak khawatir dengan pendapat beberapa kader PDIP yang menentang kebijakan Pemerintah. Satu diantaranya pandangan Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon yang menyatakan tak setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM. 

"Semua Pemerintahan punya tantangan baru karena pasti selalu ada perubahan. Ada setuju dan tidak, selalu timbul pro dan kontra itu biasa," ujar JK. 

Sebagaiman yang diketahui, Effendi Simbolon tak setuju pemerintah membebankan persoalan ketergantungan energi kepada rakyat. Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi diyakini akan menyengsarakan rakyat. "Itulah yang saya kritisi. Apakah rakyat adil membeli satu liter Rp 9.500?" ujarnya. 

Mantan Ketua Komisi VII DPR itu pun menolak jika subsidi BBM diserahkan ke pasar. "Harus dipegang Pemerintah. Sebelum ada langkah konkret dari pemerintah (untuk membenahi sektor migas), saya menolak kenaikan BBM," kata Effendi.

Untuk diketahui, BBM bersubsidi yang disalurkan Pertamina dalam sepuluh bulan terakhir mencapai 39,07 juta kiloliter atau 86,1 persen dari batas kuota APBN-P sebesar 46 juta kiloliter. Jika distribusi BBM bersubsidi ini tak diperketat, Pertamina memprediksi kuota BBM bersubsidi akan jebol sebesar 1,9 juta kiloliter pada akhir tahun.

"Jika tidak ada upaya untuk mengerem konsumsi BBM secara drastis, maka jatah BBM subsidi seperti solar habis pada 15 Desember. Sementara premium bakal habis pada 25 Desember tahun ini," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir.

Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto pun menyarankan agar Jokowi meningkatkan komunikasi dengan partai-partai pendukungnya di parlemen agar kebijakan Pemerintah mendapat dukungan bulat dari Koalisi Indonesia Hebat.