JAKARTA : Pemerintah memastikan akan segera membenahi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) nasional demi mempercepat proyek sejumlah pipa gas yang selama ini molor. Diyakini, rampungnya proyek pipa akan menyukseskan upaya konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi yang direncanakan Pemerintah. 

"Pada prinsipnya, kendala di sektor infrastruktur gas itu ialah susah mendapat sumber gas dan mencari siapa pembelinya. Kita harus segera  selesaikan ini demi menyukseskan program konversi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin kepada CNN Indonesia, Kamis (6/11).

Menyoal dua hal tadi, Naryanto bilang, pihaknya mengaku akan mempertemukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), perusahaan pipa gas serta pelaku industri yang menjadi konsumen. Ini dilakukan untuk memastikan pasokan serta menjamin bisnis perusahaan pipa gas dan juga industri.

"Kalau untuk problem pendanaan pipa itu urusan mereka. Saya akui ini juga menjadi masalah tersendiri," tuturnya.

Untuk diketahui, banyak proyek pipa gas molor karena perusahaan tak bisa memenuhi modal kerja yang berujung pada terlambatnya program konversi. Diantaranya proyek Pipa gas Kalimantan-Jawa I (Kalija) yang sebelumnya digarap PT Bakrie 'n Brothers Tbk (BNBR) sejak 2006 silam. Setelah 80 persen saham Kalija I diakusisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada 2014 lalu, proyek pipa sepanjang 207 Km itu kini mulai dilanjutkan kembali.

Dimana biaya investasi pipa Kalija I sendiri mencapai US$ 200 juta. "(untungnya) Pipa Gresik-Semarang sudah groundbreaking dan pembangungan Arun-Belawan oleh Pertagas juga hampir selesai. Walaupun ini kewenangan pengawasan ada di BPH Migas, saya optimis semuanya bisa jalan,' ujar Naryanto.

Sebelumnya, untuk menjamin bisnis pipanya manajemen PGN pun meminta Pemerintah memberikan insentif kepada pelaku industri yang diketahui merupakan konsumen gas. Dengan harga jual gas perseroan di kisaran US$ 10 per million metric british thermal unit (mmbtu) setelah menimbang angka keekonomian, PGN pesimistis pelaku industri bisa menyerap gas bumi yang dijual.

"Ada baiknya Pemerintah dapat mengubah paradigmanya dengan tidak lagi menjadikan gas bumi sebagai mainly income. Kalau tidak begitu, industri kita bisa kalah dengan negara-negara Asean seperti Malaysia yang menjual harga gasnya di kisaran US$ 4 per mmbtu," tuturnya.