BPKAD Bengkalis Sebut APBD 2017 Tidak Dirasionalisasikan

BENGKALIS - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2017 hampir dipastikan tidak akan terjadi rasionalisasi seperti pada tahun anggaran 2016. Besaran APBD Bengkalis sendiri tahun 2017 mencapai Rp 3,6 trilyun untuk
Ekbis 10 tahun lalu

Petugas PAD Kepulauan Meranti Lakukan Pendataan Hingga Malam

MERANTI - Luar biasa! Kata-kata itu pantas diucapkan pada petugas PAD pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti. Kenapa tidak, malam hari pun mereka harus bekerja melakukan pendataan terhadap pedagang (tempat us
Ekbis 10 tahun lalu

Pemkab Meranti Target PAD Sektor Hotel dan Restoran Rp850 Juta

MERANTI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menargetkan Rp850 juta pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) hanya dari bidang usaha perhotelan dan restoran. Demikian disampaikan Kepala Bidang Retribusi, Badan Pengelola Pajak dan Retr
Ekbis 10 tahun lalu

Pemko Pekanbaru Bakal Segel Toko Modern Tanpa IUTM

PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru mulai tahun ini akan melakukan tindakan keras kepada seluruh pengusaha toko modern yang tidak mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM).Penegasakan ini disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pekan
Ekbis 10 tahun lalu

Peningkatan Investasi Riau Tergantung Jaminan Pasokan Listrik

PEKANBARU - Ketersediaan listrik dan lancarnya arus distribusi memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan investasi. Dalam kondisi normal, nilai investasi meningkat 10 - 20 persen per tahun."Investasi di level menengah, akan sangat terpengaruh ole
Ekbis 10 tahun lalu

TAPD Dumai Mulai Bahas Hasil Verifikasi APBD 2017

DUMAI - Tim anggaran pemerintah daerah Kota Dumai rapat koordinasi membahas hasil verifikasi APBD tahun 2017 dari Pemerintah Provinsi Riau untuk penyempurnaan terhadap beberapa koreksi dan masukan.Anggota TAPD Dumai Marjoko Santoso mengatakan, terhad
Ekbis 10 tahun lalu

PT. Patra Niaga Akan Eksekusi Pedagang Pasar Gedang Dumai

DUMAI - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas gugatan Pasar Gedang Dock Yard Kota Dumai yang telah menetapkan hak milik PT Patra Niaga serta mengeksekusi lahan yang selama ini diduduki pegadang dan direlokasi ke Pasar Kelakap Tujuh.Untuk it
Ekbis 10 tahun lalu

APBD 2017, Anggaran Seremonial OPD Dumai Bakal Dirasionalisasikan

DUMAI - Rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 akan menyasar kegiatan seremonial yang angkanya cukup besar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Baru Dumai.Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapp
Ekbis 10 tahun lalu

Walikota Dumai Sebut Proyek Jaringan Gas Bawah Tanah Duri-Dumai Mulai Dikerjakan

DUMAI - Walikota Dumai Zulkifli As mengatakan, proyek infrastruktur pipa jaringan gas industri bawah tanah Duri-Dumai mulai dikerjakan."Kami sangat mendukung proyek pembangunan pipa gas ini karena puluhan industri membutuhkan pasokan bahan bakar pend
Ekbis 10 tahun lalu

Walikota Dumai : Kita Masih Menunggu Hasil Verifikasi APBD 2017

DUMAI - Pemerintah Kota Dumai saat ini masih menunggu hasil proses verifikasi APBD 2017 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau.Proses itu dilakukan bersamaan dengan verifikasi APBD sejumlah kabupaten/kota di Riau.APBD Kota Dumai 2017 mencapai Rp 1,1
Ekbis 10 tahun lalu

RTRW Riau Tak Kunjung Tuntas Bikin Pembangunan Transmisi Listrik Terganjal

PEKANBARU - Masih belum tuntasnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau hingga saat ini, dinilai sangat merugikan daerah. Ketua Kadin Provinsi Riau, Juni Ardianto Rachman menilai, salah satu bentuk
Ekbis 10 tahun lalu

Perusahaan Jepang Bakal Inves Rp1,2 Triliun Kembangkan Hilirisasi Sawit di Dumai

JAKARTA - Perusahaan hilirisasi Kelapa Sawit asal Jepang, Kao akan menanamkan modalnya sebesar USD 90 juta atau Rp 1,2 triliun untuk mendirikan pabrik fatty acid di Dumai, Provinsi Riau.Nantinya, investasi ini akan berbentuk joint venture atau usaha
Ekbis 10 tahun lalu

Pemkab Siak Ikuti Aturan Dewan Pers Soal Kerjasama Media

SIAK - Bupati Siak Syamsuar menegaskan mulai tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dipimpinnya akan bekerja sama dengan media massa yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya P
Ekbis 10 tahun lalu