JAKARTA : Kabupaten Pelalawan mendatangi DPD RI meminta dukungan atas rencana pengambilalihan pengelolaan blok Kampar dari PT. Medco kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pelalawan. 

Hal ini disampaikan Bupati Pelalawan, HM. Harris dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI, Irman Gusman di Ruang Delegasi Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta (4/12/2014).

 

Kedatangan Bupati beserta rombongan diterima langsung Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Anggota Komite II DPD RI Rosti Uli Purba serta Senator DPD RI dari Provinsi Riau Abdul Gaffar Usman.

 

Bupati Pelalawan, HM. Harris menjelaskan bahwa izin pengelolaan Blok Kampar saat ini masih dipegang oleh PT. Medco, meskipun kontrak kerjasama telah berakhir pada 27 November 2013. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) memutuskan untuk pengelola Blok Kampar setelah PT Medco E&P akan dilelang secara terbuka. 

Padahal, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan sejumlah elemen masyarakat menginginkan agar pengelolaan blok tersebut di serahkan kepada pemerintah kabupaten melalui BUMD.

 

Ia menambahkan, permasalahan blok Kampar ini dapat menyebabkan situasi semakin tidak kondusif bila terus dibiarkan. 

Bahkan, sebelumnya sudah terjadi penangkapan terhadap sejumlah mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut pengambilalihan blok tersebut.  

"Kami berharap dukungan dari DPD RI agar pengelolaan migas di Blok Kampar ini dapat diambil alih oleh BUMD Pelalawan," tutur Harris, kepada riauheadline.com di Jakarta.

 

Harris mengatakan BUMD Pelalawan sudah siap untuk mengelola migas di wilayahnya sendiri sehingga diharapkan hasil produksi dan keuntungan dari Blok Kampar tersebut dapat lebih besar dirasakan manfaatnya bagi daerah. 

"BUMD Pelalawan telah cukup berpengalaman mengelola sektor energi, seperti kelistrikan, dan termasuk siap untuk mengelola Blok Kampar," kata Harris.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan DPD RI menerima aspirasi tersebut, namun Irman meminta agar dukungan administrasi dan dukungan legal formal harus juga kuat.

 

"Kami menerima aspirasi tersebut, namun juga harus punya dukungan administrasi dan landasan yang kuat agar dapat ditindaklanjuti. Kami rasa perlu untuk meninjau wilayah Blok Kampar tersebut agar kami dapat memahami situasi dan kondisinya secara komprehensif," ujar Irman.

 

Irman mengatakan sudah seharusnya daerah-daerah dapat mengelola kekayaan wilayahnya secara mandiri untuk digunakan sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

 

"Kita harus berusaha agar sektor-sektor strategis bangsa, seperti energi, dapat dikelola secara mandiri oleh kita. Namun yang perlu diperhatikan, jangan sampai pengelolaan tersebut ada di tangan kita hasil produksinya malah menurun, tentu ini tidak baik juga" tambah Irman.

 

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menambahkan, permasalahan Blok Kampar ini sebelumnya sudah bahas di Komite II dan telah disampaikan kepada Menteri ESDM saat rapat kerja DPD RI dengan Kementerian ESDM. Ia mengatakan Komite II DPD RI akan menindaklanjuti permasalahan ini segera.

 

Terkait dengan keuangan daerah, Parlindungan mengatakan DPD RI sedang memperjuangkan agar porsi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah dapat lebih ditingkatkan lagi guna mendorong pembangunan daerah.

 

"DPD RI juga sedang menyiapkan RUU BUMD yang diajukan ke dalam prolegnas sebagai upaya mendorong kemajuan BUMD di seluruh daerah," ujar senator asal Sumatera Utara itu.