PEKANBARU - Selama 2013, Ombudsman Perwakilan Riau menerima 162 kasus terkait pengawasan pelayanan publik. Dari jumlah itu, sebanyak 97 kasus sudah ditindaklanjuti dan selesai.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertemakan : 'Peran Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik', Rabu (8/1/14). 

Kepala Ombudsman Perwakilan Riau, Ahmad Fitri menyebutkan, selama 2013, pihaknya menerima 162 pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. Pelaporan yang terbanyak itu yang paling banyak berasal dari perorangan atau korban langsung sebanyak 120 pengaduan.

Sisanya sebanyak 23 laporan dari masyarakat, 10 dari keluarga korban, 4 dari investigasi inisiatif/media, 3 dari pengacara dan sisanya satu pengaduan dari organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

'Dari 162 pengaduan masyarakat itu, 97 pengaduan sudah selesai atau ditutup. Sebanyak 79 kasus dalam tahap klarifikasi, 10 kasus tahap melengkapi data, 9 pengaduan bukan menjadi wewenang Ombudsman, 4 dilimpahkan ke instansi lain, 2 tahap pemberintahan dan 2 lagi tahap pemeriksaan lanjutan,' terang Ahmad Fitri.

Sementara pembicara lain, pengamat sosial dan politik Universitas Riau, DR Muchid Albintani mengatakan, keberadaan Ombudsman berawal dari kelahiran lembaga ini sesuai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008.

'Kehadiran lembaga Ombudman ini bermula dari aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.Tujuannya agar terwujud aparatur pelenggara negara dan pemerintah yag efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,' ujarnya.***(son)