PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau bersama Jikalahari serta Indonesia Cooruption Wacth (ICW) menemukan keganjilan sepanjang tahun 2010-2014.

Keganjilan itu terhadap pendapatan Dana Bagi Hasil - Provisi Sumberdaya Hutan (DBH-PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Provinsi Riau. Dimana, berdasarkan hasil kajian mereka, DBH-PSBH dan DR Riau sebesar Rp795,9 miliar 'hilang'.

Disebutkannya, temuan tersebut berdasarkan perhitungan realisasi produksi kayu dengan realisasi penerimaan DBH-PSDH dan DR yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah diaudit. 

DBH-PSDH tercatat dalam LKPD pemerintah se Provinsi Riau tahun 2010-2014 sebesar Rp717 miliar.

Sementara, hasil perhitungan dengan menggunakan data realisasi produksi kayu Riau seharusnya penerimaan daerah Riau dari PSDH mencapai Rp 833 miliar.

"Artinya ada kehilangan sebesar Rp 116 miliar DBH-PSDH yang seharusnya diterima Riau," ungkap Peneliti Anggaran Publik FITRA Riau, Triono Hadi.

Sedangkan, untuk DBH-DR juga ada perbedaan yang sangat jauh antara realisasi penerimaan yang tercatat dalam LKPD dengan hasil perhitungan dalam kajian ini. 

"Hasil perhitungan DR yang mestinya diterima pemerintah daerah Riau sebesar Rp 1,014 triliun. Sementara realisasinya hanya Rp 335 miliar. Artinya terdapat kehilangan sebesar Rp 679 miliar yang seharusnya diterima daerah," jelas Triono.

Menurutnya, kekurangan penerimaan DBH PSDH dan DR salah satu penyebabnya karena keberagaman data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah baik ditingkat derah maupun tingkat pemerintah pusat dan lembaga statistik.

Sementara pembagian DBH data produksi sangat menentukan berapa penerimaan negara yang akan diterima dari sektor kehutanan serta menjadi instrumen pembagi DBH ke daerah.

"Data yang tidak singkron dan banyaknya data yang bervariasi akan menyulitkan dalam menghitung pembagian DBH tersebut," tutupnya.