BENGKALIS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis didesak segera mengusut proses pelelangan proyek fisik maupun non fisik di Kelompok Kerja (Pokja) 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis tahun 2013 lalu. 

Pasalnya, dari temuan sejumlah asosiasi kontraktor di Bengkalis, terindikasi 20-an perusahaan yang tidak memiliki sub bidang pekerjaan malah dimenangkan panitia lelang.

M Fachrorozi Agam mengatakan, beberapa asosiasi kontraktor di Bengkalis sudah melaporkan proses pelelangan di Pokja 1 ULP ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Batam-Kepri beberapa waktu lalu. Aduan yang disampaikan menyamgkut dugaan tidak fair-nya tahapan pelelangan yang dilaksanakan di Pokja 1 tersebut, serta terindikasi adanya KKN.

'Asosiasi rekanan di Bengkalis secara resmi sudah melaporkan ke KPPU soal pelelangan di ULP Bengkalis, terutama Pokja 1 yang diduga sarat nuansa KKN. Karena ada 20 lebih perusahaan yang tidak lengkap secara administrasi, seperti tidak memiliki sub bidang, perusahaan sudah mati bertahun-tahun malah ditetapkan jadi pemenang lelang dan kita desak Kejari juga menindaklanjutinya,' tandas Fachrorozi Agam, yang juga sekretaris KNPI Kabupaten Bengkalis itu.  

Apalagi, kata  Agam, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis sendiri sudah mengendus adanya indikasi KKN atau setoran pada proses pelelangan di Bengkalis tahun 2013. 

Dia menilai, pelelangan umum tahun 2013 lalu sangat buruk dan diduga sarat dengan permainan serta pengaturan pemenang sehingga banyak rekanan di Bengkalis menempuh langkah melapor ke KPPU.

Semada dengan itu, pemuka masyarakat Bengkalis H Effendi Buntat juga menyebut, lelang proyek tahun 2013 amburadul, mengabaikan azas transparansi serta profesionalitas. 'Tahun 2013 lalu, kualitas proyek mayoritas tidak memuaskan dan terkesan dipaksakan pengerjaannya,' ungkap Buntat.***(ias/hrc)