PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendampingi pemerintah daerah dalam mengelolaan sektor energi. Pasalnya sektor tersebut sangat rentan berpotensi korupsi. Bentuk dukungan tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Satgas KPK.

Demikian disampaikan Komisioner KPK, Laode M Syarif kepada wartawan, Kamis (17/3/2016) setelah menghadiri rapat koordinasi dan supervisi sektor energi di Gedung Daerah, Pekanbaru, Riau.

"Sekjen Kementerian ESDM sudah janji akan membuka secara transparan soal lefting energi dan migas, dan KPK juga sangat mendukung itu. Karena kalau tak transparan akan menjadi titik lemah terjadinya korupsi," terangnya.

Lanjut Laode, potensi rawan korupsi di sektor energi cukup banyak dan besar. Mulai dari Hulu sampai ke Hilir. Bahkan sampai ke pompa-pompa pipa banyak. Makanya KPK menaruh perhatian besar untuk sektor energi.

"Kalau melihat potensi kerugian negara di sektor energi dari dulu sampai sekarang triliunan rupiah. Termasuk Riau harus segera memperbaiki sektor migasnya," jelas Laode.

Sambungnya lagi, dengan telah ditangkapnya tiga Gubernur Riau apakah sudah ada perubahan yang signifikan di Riau. Oleh karena itu, KPK membuat strategi lain agar semua kekayaan alam di Riau dapat dikelolah dengan baik, transparan dan akuntabel, supaya masyarakatnya sejahtera.

"Kan mulai dari hutan, minyak, sawit ada di Riau. Seharusnya masyarakatnya lebih kaya dan lebih hebat juga," ujarnya.

Disinggung dukungan seperti apa yang akan diberikan KPK kepada Pemerintah Daerah Riau, Laode mengatakan pihaknya akan menurunkan tim, dan sekarang tim itu sudah berada di Riau.

"Kita akan melihat bagaimana sistem pemerintahan di sini (Riau) seperti apa, sistem tata kelolah perizinan dan pengelolaan APBD-nya. Jadi dukungan seperti itu yang akan kita bantu pemerintah daerah," pungkasnya.