• Home
  • Hukrim
  • KPK Dalami Skema Kerja Sama Proyek PLTU Riau-1

KPK Dalami Skema Kerja Sama Proyek PLTU Riau-1

Hadi Pramono Selasa, 17 Juli 2018 10:16 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kanan) didampingi Juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada wartawan tentang penetapan tersangka baru kasus korupsi di Gedung KPK, Jakarta, 10 Juli 2018. ( Foto: Antara /
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami skema kerja sama terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang menjadi bancakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih untuk menerima suap dari bos Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo.



Hal ini terindikasi dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di sejumlah lokasi selama dua hari berturut-turut.



Pada Minggu (15/7), tim penyidik menggeledah rumah Dirut PT PLN, Sofyan Basir, rumah Eni serta rumah, apartemen dan kantor Johanes. Tim penyidik terus bergerak dan menggeledah tiga lokasi lainnya pada Senin (16/7). Ketiga lokasi itu, yakni ruang kerja Eni di DPR, kantor pusat PT PLN dan kantor PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Indonesia Power.



Dari serangkaian penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting terkait kasus suap tersebut. Salah satunya, dokumen yang memaparkan skema kerja sama antara PLN dan konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-1.



"Cukup banyak dokumen terkait PLTU Riau-1 yang kami temukan. Termasuk dokumen yang menjelaskan skema kerja sama sejumlah pihak di kasus ini," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/7).



Tak hanya dokumen skema kerja sama, tim penyidik juga menyita sejumlah barang bukti lainnya. Beberapa diantaranya rekaman CCTV dan alat komunikasi.



"Ada juga barang bukti elektronik yang diamankan, diantaranya CCTV dan alat komunikasi," ungkap Febri.



Pengembangan proyek PLTU Riau-1 ini melalui penunjukan langsung kepada anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Indonesia Power. Di mana PJB diberikan kewenangan untuk mencari mitra dalam pengerjaannya dengan kepemilikan mayoritas berada di tangan PJB 51% dan 49% sisanya dimiliki konsorsium PT Samantaka Batubara yang merupakan anak perusahaan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co., Ltd.



"Kalau kita bicara tentang pembangunan proyek PLTU Riau-1 baik antara PLN dengan subsidair atau perusahaan yang masih terkait dengan PLN atau pun perusahaan-perusahaan lain termasuk perusahaan yang sahamnya sebagian dimiliki oleh tersangka yang sudah kita tetapkan kemarin. Ini perlu kita dalami lebih jauh sebenarnya bagaimana proses awal sampai dengan kemarin ketika tangkap tangan dilakukan," katanya.



KPK menduga suap sebesar Rp 4,8 miliar yang diterima Eni secara bertahap dari Johanes erat kaitannya dengan pemulusan proyek dengan nilai investasi US$900 juta ini. Salah satunya proses penunjukan langsung konsorsium PT Samantaka Batubara dan China Huadian Engineering menjadi penggarap proyek yang merupakan bagian dari program 35.000 MW tersebut. Dengan kepemilikan saham 51 persen, PT PJB dapat menunjuk langsung mitra kerja untuk menggarap proyek ini.



"Sejauhmana suap yang kami duga diterima oleh EMS sekitar 4,8 miliar tersebut itu memang secara signifikan bisa memuluskan proses yang terjadi. Itu yang menjadi konsen KPK saat ini," katanya.





Sumber: Suara Pembaruan

Tags KPKKorupsiPLTU Riau
Komentar