JAKARTA - Jaksa KPK mengeksekusi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, M Nasir, ke Rumah Tahanan Klas II B Pekanbaru. Eksekusi dilakukan usai perkara kasus korupsi yang menjerat Nasir inkrah atau berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung (MA).

"Pelaksanaan putusan tersebut dengan memasukkan terpidana M Nasir ke Rumah Tahanan Klas II B Pekanbaru untuk menjalani pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (19/6). 

Ali mengatakan, eksekusi dilakukan pada Kamis (18/6) oleh Jaksa Eksekusi KPK Josep Wisnu Sigit dan Dormian. Eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1636 K/Pid.Sus/2020 tanggal 19 Mei 2020 jo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 23/Pid.Sus/TPK/2019/PT. PBR tanggal 13 Nopember 2019. 

Selain hukuman penjara, Nasir juga dihukum membayar denda sebesar Rp 600 juta subsidair 6 bulan dan uang pengganti sebesar Rp 2 miliar. Jika Nasir tak bisa membayar, maka asetnya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

"Apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan penjara selama 1 tahun," kata Ali.

Dalam kasusnya, Nasir divonis bersalah dalam kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tahun 2013-2015 di tingkat pengadilan pertama. Proyek jalan yang merugikan negara hingga Rp 105 miliar. 

Di tingkat pertama tersebut, Nasir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 2 miliar.

Tak terima hukuman tersebut, M Nasir banding ke Pengadilan Tinggi Riau. Hasilnya, hukuman Nasir ditambah menjadi 10 tahun dan 6 bulan penjara dan denda bertambah Rp 100 juta menjadi Rp 600 juta. Namun, uang pengganti tetap sama yakni Rp 2 miliar.

M Nasir kemudian mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Namun, kasasi ditolak oleh MA sehingga perkaranya inkrah dengan menguatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Riau.