PEKANBARU - Pengembangan yang dilakukan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terhadap dugaan korupsi Embarkasi Haji menjerat tersangka baru berinisial MV. Dia merupakan pihak yang swasta dalam pembebasan lahan di kawasan Labersa itu.

Sebelumnya, dalam kasus ini terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka Muhammad Guntur. Dia merupakan mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan di Provinsi Riau.

Plh Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Rohim didampingi Kasi Penyidikan Pidana Khusus Rachmad Surya Lubis dikonfirmasi membenarkan adanya penetapan tersangka baru ini.

"Inisial MW dari pihak swasta. Penetapan tersangka baru ini dilakukan awal Maret tahun ini," kata Rohim, Selasa (15/3/2016).

Menurut Rohim, penetapan tersangka baru ini dilakukan penyidik setelah ditemukan dua alat bukti cukup. Disamping itu, penyidik juga sudah mengantongi audit BPKP yang menyatakan terdapat kerugian dalam pembebasan lahan Embarkasi ini."Hasil audit BPKP menyatakan kasus ini merugikan negara Rp 8,3 miliar," sebut Rohim.

Sebelumnya, penyidik menetapkan Muhammad Guntur sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Riau Nomor Print : - 04.a/N.4/ Fd.1/ 05/2015 tanggal 21 Mei 2015.

Dugaan penyimpangan muncul pada saat pembebasan lahan. Harga tanah yang dibayarkan ternyata tidak berdasarkan kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan, serta tidak berdasarkan pada harga nyata tanah di sekitar lokasi yang diganti rugi.

Ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.

Kasus ini bermula pada tahun 2012 lalu, saat Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Tata Pemerintahan mengalokasikan anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk embarkasi haji lebih kurang sebesar Rp17 miliar lebih.