DUMAI - Skandal korupsi di tubuh instansi Dinas Perhubungan Kota Dumai melalui UPT Terminal Barang diduga masih berlangsung, kendati sudah mengatarkan dua orang mantan pejabat masuk bui dengan vonis hukuman berbeda-beda.

Oroma dugaan korupsi itu tercium publik setelah diketahui bahwa Dinas Perhubungan Dumai tidak bisa mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, dari target yang ditetapkan sebanyak Rp18 miliar sampai saat ini baru terealisasi Rp2,6 miliar.

Dengan jumlah itu, dapat dipastikan selama tiga bulan kedepan instansi penyumbang PAD terbesar bagi Pemerintah Kota Dumai, tidak akan mampu memenuhi target itu. Sejumlah kalangan pun sudah menyiapkan langkah untuk melaporkan instansi itu ke penegak hukum.

"Kita tidak ingin instansi penyumbang PAD terbesar dirusak oleh oknum pejabat tidak bertanggungjawab. Kalau sudah begini sudah saatnya kita bersama ikut mengawasinya, ada apa sebenarnya dengan Dishub Dumai ini," kata Khadafi, Jumat (18/9/15).

Bukan itu saja, dirinya mengindikasi di UPT Terminal Barang pada Dishub Dumai ada yang tidak beres dan perlu adanya dilakukan audit oleh aparat penegak hukum. "Ini pasti ada yang tidak beres disana. Kok makin tahun jumlah pendapatan semakin tipis," tanyanya.

Ditegaskan dia, upacaya yang disampaikan kepala UPT Terminal Barang pada Dishub Dumai Indra, yang mengaku bisa menekan kebocoran PAD itu hanya isapan jempol belaka dan realisasi dilapangan sendiri tidak sesuai pada kenyataanya.

"Katanya ada pembenahan sistem yang mampu mengatasi kebocoran PAD. Tapi buktinya penghasilan dari UPT Terminal Barang, bagaimana kondisinya. Semenjak ditinggal pak Maruli Sianturi, pendapatan dari Terminal Barang benar-benar jauh dari harapan," tegasnya.

Khadafi, menyarankan kepada Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus, untuk melakukan langkah cepat dalam rangka memulihkan kondisi instansi Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang saat ini kondisinya mulai memburuk dimata publik karena adanya skandal korupsi hingga mengantarkan dua pejabat masuk penjara.

"Publik saat ini sudah mulai tidak percaya apa yang terjadi di Dinas Perhubungan, terkhusus di UPT Terminal Barang. Yang seharusnya bisa memberikan PAD terbesar, kini posisinya sudah tak lagi menjadi primadoga yang digadang-dagangkan Pemko Dumai," harapnya.