DUMAI - Banyak cara dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mencaplok wilayah lahan Kota Dumai yang berada di perbatasan antara Kelurahan Batu Tritip, Kecamatan Sungai Sembilan dengan Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rohil. Carannya adalah dengan mendirikan 14 unit rumah layak huni di lahan Senepis, Kelurahan Batu Tritip.

Ahmad Khadafi, seorang tokoh perjuang perbatasan Dumai-Rohil mengatakan kepada riauheadline.com, bahwa bangunan rumah layak huni yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di wilayah Dumai itu kondisinya sudah rampung dikerjakan. 

Pembangunan rumah layak huni itu dibangun menggunakan APBD Rohil tahun anggaran 2013 dengan total Rp1,7 miliar. Kondisi bangunan rumah itu saat ini tertutupi semak belukar dan belum ada tanda-tanda mau ditempati.

"Kami menilai ini ada skenario Pemkab Rohil untuk menguasai lahan Dumai. Buktinya mereka telah berani membangun 14 unit rumah layak huni di wilayah Dumai. Rumah itu hingga saat ini belum ada yang berani menempati. Kondisi dibiarkan terbengkali begitu saja," katanya, Selasa (6/5/14).

Menindaklanjuti masalah ini, Khadafi meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut pembangunan rumah layak huni yang dilakukan Pemkab Rohil di wilayah lahan Kota Dumai. 

Menurutnya, secara ketentuan apa yang dilakukan Pemkab Rohil itu menyalahi aturan dan terindikasi adanya tindakan korupsi. Sebab, lokasi pembangunan itu dilakukan jauh dari pantauan aparat hukum di Rohil sendiri.

"Jelas ini ada indikasi dugaan korupsi yang dilakukan oknum pejabat Pemkab Rohil. Buktinya mereka telah berani membangun rumah layak huni di lokasi yang bukan wilayah Pemkab Rohil," katanya sembari menimpali. 

"Maka dari itu, kami meminta kepada aparat hukum untuk mengusut proyek bantuan rumah layah huni yang dibangun oleh Pemkab Rohil sebanyak 14 unit di wilayah Kota Dumai tersebut," pintanya.

Umar Wijaya, tokoh masyarakat di Kelurahan Batu Tritip, Kecamatan Sungai Sembilan juga mengakui adanya pembangunan rumah layah huni yang dibangun Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di wilayah lahan Dumai.

Umar mengaku, bahwa bangunan rumah layak huni untuk masyarakat miskin itu dibangun sebanyak 14 unit dengan total anggaran sesuai plang proyek sebanyak Rp1,7 miliar pada tahun anggaran 2013 lalu.

"Benar lokasi lahan itu masuk wilayah Dumai. Bahkan lokasi yang mereka banguni itu jauh masuk ke dalam wilayah lahan Dumai yaitu persisnya di Senepis. Kami sendiri heran dengan adanya bangunan itu," ujarnya.

Data Konflik Fisik di Perbatasan Sejak 2008 

Konflik fisik diperbatasan yang menyebabkan warga Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai sudah terjadi sejak 2008 silam. Sedikitnya ada 4 kasus konflik fisik yang menjatuhkan korban sejak 2008 hingga 2014. Ini data-datanya:

1. Tahun 2008:  Warga Batu Teritip bernama Kentung (belum berusia 17 tahun/di bawah umur) pernah ditelanjangi (hanya tinggal celana dalam) oleh warga Sinaboi. Korban dipaksa dibawa ke Sinaboi. 

Diancam akan diserang bila tidak meninggalkan daerah Batu Teritip oleh beberapa orang warga Sinaboi. Sehingga Kentung mengalami ketakutan dan trauma. Penyelesaian: damai secara kekeluargaan.

2. 17 Juni 2012: 6 orang Warga Sinaboi memukul Warga Batu Teritip, Aspariando. Korban mengalami luka lebam di sekujur badan. Penyelesaian: laporan masuk ke pihak kepolisian (Polres Dumai). Namun, tindaklanjutnya tidak tuntas.

3. 5 September 2013, Puluhan warga Sinaboi menyerang warga Batu Teritip. Korban paling parah Marzuki, setelah dipukuli kemudian diseret sepanjang belasan KM ke Polsek Sinaboi. Marzuki dipenjarakan di Polsek Sinaboi.  

Januar Sinurat dan Zainal dipukuli di atas jembatan kayu dusun Mekar Sari, sampai jembatan kayu itu roboh. Sinurat dan Zainal mengalami luka lebam. Penyelesaian: Laporan ke Polres Dumai, kemudian dilaksanakan perjanjian damai di Polres Rohil yang dihadiri Polres Dumai.

4. 2 Mei 2014. Januar Sinurat kembali dipukuli, hingga masuk di RSUD Dumai. Penyelesaian: saat ini masih proses penyidikan Polres Dumai.***(din)