PEKANBARU - Dari 12 kecamatan di Kota Pekanbaru, setengahnya merupakan daerah endemis terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD). Yaitu Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Tampan, Marpoyan Damai, Tenayanraya, serta Payung Sekaki. 

Meski separuh dari daerah Pekanbaru sudah endemis, namun pihak terkait belum mau menetapkan DBD sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Pekanbaru .

Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru drg Helda S Munir kepada Riau Pos di DPRD Kota Pekanbaru usai hearing dengan Komisi III. 

"Untuk itu kami berharap daerah-daerah endemis ini menjadi prioritas dan menjadi perhatian bagi seluruh komponen di Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti,'' ungkap Helda.

Dijelas Helda, endemis itu adalah tejadinya siklus kejadian yang berulang-ulang dari tahun sebelumnya. 

"Ini juga ada kaitannya dari keluhan-keluhan masyarakat selama ini, yang sebelumnya sudah ada laporan ada yang meninggal dunia akibat DBD, atau ada laporan baru mendapat fogging, dan lainya yang membuat was-was,'' ungkap Helda.

Atas laporan ini, disampaikan Helda juga, pihaknya disebutkan sudah melakukan budaya antisipasi. Seperti melakukan tindakan preventif, mulai dari pekan pertama Januari, karena saat itu sudah ada laporan dari BMKG situasi cuaca yang menyebabkan siklus deman berdarah.

''Langkah yang sudah kami lakukan dengan mengumpulkan seluruh kepala Puskesmas, serta petugas survei untuk tetap aktif siaga peduli DBD. Selain itu kamis udah mengirimkan surat edaran oleh wali kota ke seluruh kecamatan untuk melakukan gotong-royong masal dan sosialisasi kebersihan lingkungan,'' katanya lagi.

Jadi ditegaskan Helda, penanganan DBD ini tidak bisa hanya dengan fogging. Mesti dimulai dari kesadaran masyarakatnya untuk hidup bersih. ''Fogging bukan solusi untuk mengatasi DBD, namun tetap 3M plus yang kita kedepankan di tengah masyarakat,'' tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga menegaskan kepada Dinas Kesehatan untuk dapat bertindak cepat terhadap keluhan dari masyarakat. Selama ini disampaikannya, banyak keluhan masyarakat tidak direspon, sehingga menyebabkan kematian.

"Saya melihatnya, penaganan dari pihak kesehatan ini lamban, Dinas harus tegaskan kepada seluruh Puskesmas untuk dapat memberikan pelayanan cepat dalam penanganan DBD ini. Jangan tunggu sampai ada korban baru sibuk, jika Puskesmas tidak bisa memberikan pelayanan terbaiknya, Dinas harus melakukan evaluasi kepala Puskesmasnya,'' tutur Romi.