SIAK -  Bupati Siak Syamsuar langsung mengungkapkan ketidak setejuannya atas rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh pemerintah. 

Bahkan menurutnya itu harus ditelaah dan dikaji terlebih dahulu dengan melibatkan kepala daerah yang ada di kabupaten/kota di tanah air. Hal ini dilakukan, karena PBB tersebut merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperuntukkan untuk pembangunan daerah. 

"Saya tentunya tak setuju dan menolak jika hal itu dihapuskan," kata Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi menanggapi rencana penghapusan PBB dan NJOP oleh pemerintah pusat, kemarin di Siak.

Katanya, sikap tak setuju tersebut bukan dirinya semata, dan sepengetahuannya kepala daerah lain juga merasakan hal yang sama.

PBB ini, sebutnya merupakan sumber pendapatan dalam mendukung APBD. Daerah-daerah lain yang tak memiliki hasil alam dan tambang sangat bergantung pada PBB ini.

PBB ini, ada dua perkotaan dan pedesaan, yang saat ini lebih banyak di perkotaan dari pedesaan pajaknya karena di kota pertumbuhan pembangunan terus berkembang.

Syamsuar menjelaskan, bagi masyarakat, pungutan PBB ini, tak merasa keberatan, apalagi setelah dilakukan sosialisasi terhadap penggunaan pajak yang mereka bayarkan untuk pembangunan jalan, gedung, dan lainnya, dan masyarakat antusias membayarnya.

Terhadap penghapusan PBB yang diperuntukkan bagi rumah pribadi bukan gedung komersial, tentunya sedikit banyaknya berpengaruh. Perlu diketahui, jumlah PBB nilainya masih terjangkau dan sekali dibayarkan dalam setahun.

Pendapatan dari PBB ini, lanjutnya akan mendukung program pembangunan, dan sekiranya saja dihapuskan maka akan terganggu program pembangunan. Khusus di Siak bagaimana sekiranya PBB dihapuskan? 

Dijelaskan orang nomor satu di Siak ini, secara signifikan tak ada masalah, karena didukung dana bagi hasil (DBH) migas, dan kalau tak ada DBH tentu sedikit banyaknya berpengaruh. "Kita tunggu saja kebijakan pemerintah dalam hal ini," katanya.