DUMAI - Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, terkendala tuntutan ganti rugi lahan masyarakat yang terkena proyek pembangunan pelebaran jalan dan drainase di Jalan Hasanuddin Kecamatan Dumai Kota.

         

Kepala Bidang Bina Marga DPU Dumai Nur Istiqlal mengakui, akibat kendala ini, pelaksanaan pekerjaan yang didanai miliaran rupiah oleh pemerintah daerah tersebut baru terealisasi 30 persen.

         

"Pekerjaan sudah masuk bulan kedua, tapi progres baru sekitar 30 persen karena ada tuntutan ganti rugi lahan dari sejumlah warga," katanya kepada pers.

         

Proyek hot mix infrastruktur jalan dan pengendalian banjir ini, lanjut dia, sebelumnya telah disosialisasikan dan koordinasi dengan apratur kelurahan dan kecamatan setempat.

         

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, pemerintah mensosialisasikan tidak ada proses ganti rugi lahan masyarakat yang terkena pembangunan.

         

"Ganti rugi hanya dilakukan sebatas memperbaiki bangunan yang rusak akibat dari pekerjaan proyek ini," terangnya.

         

Menurutnya, penyelesaian masalah ini diupayakan dengan berkoordinasi bersama pihak kelurahan setempat agar proyek terlaksana baik dan tuntas tepat waktu.

         

Proyek Jalan Hasanuddin berbiaya Rp13 miliar ini menggunakan kontruksi cor beton dengan menambah lebar pada sisi kiri kanan ruas jalan sepanjang 10 meter.

         

Sedangkan pekerjaan drainase direncanakan tembus langsung ke laut dalam rangka pengendalian genangan air yang kerap merendam pemukiman dan ruas jalan umum.***(adi)