DUMAI - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tanggap Darurat Asap (AMTDA) Kota Dumai mendatangi kantor DPRD Dumai. Mereka datang ke lembaga wakil rakyat menyampaikan aspirasi soal lambannya Pemko Dumai menangani kabut asap.

"Kami mahasiswa gabungan dari HMI, HMD dan GMKI merasa gerah melihat kabut asap yang tidak ada penanggulangan secara cepat ini. Kami datang kesini ingin meminta agar dewan mendesak Pemko untuk bertindak cepat," kata perwakilan mahasiswa, Syukrizal, Jumat (28/2/14).

Dikatakannya, saat ini kondisi kesehatan masyarakat Kota Dumai sudah cukup memprihatinkan melihat seluruh media merilis jumlah yang menderita karena dampak kabut asap yang menyelimuti kota ini beberapa hari belakangan.

"Kesehatan masyarakat sudah terganggu dengan masalah kabut asap ini. Kami menilai ini bukti lambanya pemerintah dalam melakukan pemadaman sejumlah titik api yang terdapat di Kota Dumai," kata Syukrizal kepada anggota DPRD Dumai.

Kalangan mahasiswa yang meduduki kantor dewan tersebut secara langsung disambut Komisi II DPRD Dumai. Mahasiswa juga mendesak agar Pemerintah Kota Dumai dapat menggandeng seluruh perusahaan melakukan pemadaman hutan dan lahan yang terbakar.

"Kami minta pemerintah melibatkan perusahaan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan ini. Dengan adanya kerjasama itu, tentunya pemadaman kebakaran hutan dan lahan cepat teratasi," ungkap kalangan mahasiswa tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Tanggap Darurat Asap juga meminta Walikota Dumai untuk segera mengambil kebijakan dan mendesak agar setiap perusahaan yang ada terlibat langsung mengatasi permasalahan kabut asap.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Noviar Indraputra, menjelaskan bahwa pihaknya bersama instansi terkait telah bekerja secara maksimal dengan berbagai upaya mengatasi persoalan kabut asap. 

"Kami mengakui kalau Pemko Dumai kurang merespon atas kondisi yang terjadi saat ini. Kita sudah bekerja secara maksimal sejak awal Februari lalu untuk mengatasi kondisi kabut asap yang terjadi ini," katanya kepada puluhan mahasiswa.

Dikatakan Noviar, sejauh ini Pemerintah Kota Dumai keterbatasan alat dan minimnya sumber air juga menjadi kendala dilapangan. Tidak dipungkiri jika Pemko Dumai kurang respon dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Distanbunhut) Kota Dumai yang di hadiri Hadiyono menjelaskan bahwa pihaknya sejak awal Februari lalu terus melakukan pemadaman api disejumlah tempat yang ada di kota Dumai. 

"Sejak awal Februari hingga tanggal 26 kita masih melakukan pemadaman api. Namun sejak 27 Februari kita telah menghentikannya karena tidak ada anggaran lagi untuk melakukan pemadaman api di sejumlah titi," jelasnya kepada puluhan mahasiswa.

Dikatakanya, untuk melakukan pemadaman api di lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan membutuhkan biaya operasional cukup tinggi. Salah satu contoh yang membutuhkan biaya tinggi itu seperti pembelian BBM dan biaya makan personil.

"Kami saat ini tidak memiliki dana operasional melakukan pemadaman hutan dan lahan yang berdampak timbulnya kabut asap. Terpaksa kami mencari pinjaman kepada orang lain akibat kas kosong dalam masalah ini," pungkas Hadiyono.

Adapun anggota DPRD Kota Dumai dari Komisi II yang menyambut kedatangan puluhan mahasiswa gabungan itu diantaranya, Helmi, Mahadi, Budi Handrian Saputra, Amris, Simanungkalit.***(die)