- Home
- Lingkungan
- Sebaiknya Presiden SBY Turut Merasakan Dampak Asap di Riau
Sebaiknya Presiden SBY Turut Merasakan Dampak Asap di Riau
Senin, 03 Maret 2014 17:23 WIB
PEKANBARU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihimbau tak sekedar mengunjungi korban erupsi gunung Sinabung dan Kelud beberapa waktu yang lalu, namun juga dituntut untuk mengunjungi masyarakat Riau yang saat ini tengah dilanda kabut asap.
“Presiden harus turun, ini bencana nasional. Jangan hanya Sinabung dan Kelud saja,” kata Bagus Santoso, Ketua Komisi D DPRD Riau saat hearing dengan Satker penanggulangan kabut asap di Ruang Medium DPRD Riau, Senin (03/03/14).
Hal ini menurutnya, agar presiden juga tahu bagaimana rasanya menghirup udara kabut asap di Riau. Juga menjadi pelajaran untuk pemerintah pusat, agar segera menurunkan bantuan pemadaman kabut asap.
Hal senada juga dikatakan Jabarullah, Anggota DPRD Riau dari Fraksi PPP DPRD Riau. Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada Riau.
“Memang cara untuk mengatasinya harus dilakukan penyiraman. Kita kembalikan persoalan ini ke pusat, karena Perda Karhutla kita tidak disetujui, Perda RTRW kita masih terbengkalai,” ungkapnya.
Sementara itu, Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau mengatakan, kontribusi pemerintah pusat dalam menanggulangi kabut asap di Riau belum menampakkan hasil yang signifikan.
“Ini sudah menjadi masalah nasional. Pemerintah pusat saja sejauh ini belum menampakkan kinerjanya dalam menggulangi asap ini,” tutupnya. ***(ary)
“Presiden harus turun, ini bencana nasional. Jangan hanya Sinabung dan Kelud saja,” kata Bagus Santoso, Ketua Komisi D DPRD Riau saat hearing dengan Satker penanggulangan kabut asap di Ruang Medium DPRD Riau, Senin (03/03/14).
Hal ini menurutnya, agar presiden juga tahu bagaimana rasanya menghirup udara kabut asap di Riau. Juga menjadi pelajaran untuk pemerintah pusat, agar segera menurunkan bantuan pemadaman kabut asap.
Hal senada juga dikatakan Jabarullah, Anggota DPRD Riau dari Fraksi PPP DPRD Riau. Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada Riau.
“Memang cara untuk mengatasinya harus dilakukan penyiraman. Kita kembalikan persoalan ini ke pusat, karena Perda Karhutla kita tidak disetujui, Perda RTRW kita masih terbengkalai,” ungkapnya.
Sementara itu, Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau mengatakan, kontribusi pemerintah pusat dalam menanggulangi kabut asap di Riau belum menampakkan hasil yang signifikan.
“Ini sudah menjadi masalah nasional. Pemerintah pusat saja sejauh ini belum menampakkan kinerjanya dalam menggulangi asap ini,” tutupnya. ***(ary)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026
