JAKARTA - Kasus dugaan korupsi APBD DKI Jakarta yang justru dibongkar oleh Gubernurnya sendiri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai dapat membuka mata masyarakat tentang pentingnya keteladanan seorang kepala daerah. 

Diperlukan gubernur yang berani memberantas korupsi seperti Ahok meskipun jabatan menjadi taruhannya.

"Sebab, saya dengar bukan hanya di DKI Jakarta saja yang begini (dana siluman APBD), tapi juga di seluruh Indonesia. Sering terjadi perselingkuhan antara eksekutif dengan DPRD," kata Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam diskusi dialog kenegaraan bertema "Ahok vs DPRD DKI: Membongkar Dana Siluman APBD" di Gedung DPD Jakarta, Rabu (4/3) kemarin. 

Dia mengakui seringkali oknum DPRD bermain di APBD dengan cara menitip program anggaran. Pasalnya, kewenangan DPRD hanya membahas dan menyetujui APBD hanya sampai satuan dua saja, sedangkan kewenangan mengeksekusi anggaran hingga satuan tiga hanya dimiliki eksekutif.  

Kejadian seperti ini sering terjadi, sehingga meski sudah diketok, tapi setelah masih diotak-otik lagi, maka muncullah apa yang disebut sebagai pasal siluman. "Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya telah mengamanatkan membatalkan satuan tiga tidak boleh dibahas legislatif, karena menjadi titik pangkal persoalan korupsi di dewan," ujarnya.

Refly mengakui tak banyak kepala daerah berani menghadapi gerombolan besar oknum DPRD yang kerap mengajukan program titipan yang ujung-ujungnya merupakan dana siluman yang bukan untuk kesejahteraan rakyat. "Kalau ada kepala daerah yang tak takut kehilangan jabatan seperti dia (Ahok-red), pusing juga tentunya(DPRD). Karena apapun bisa dilabrak, " ujarnya.

Refly meyakini, langkah berani Ahok melawan praktik korupsi anggota DPRD DKI akan menimbulkan multiplier effect di daerah. Sebab, akan menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain untuk melawan dominasi politisi parpol di legislatif. 

Bagi kepala daerah seperti Ahok, menurut Refly, kepentingan finansial bukanlah segalanya, tetapi menorehkan sejarah baik yang akan dikenang rakyat selamanya merupakan tujuannya. "Kalau dia mementingkan finasial, tentu dia akan diam saja, tetapi ini kan nggak. Dia lebih memilih melawan, sekalipun jabatan yang harus dikorbankan," kata Refly.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, AM Fatwa mengakui beberapa saat dilantik, Ahok telah berikrar bahwa dia ingin dikenang dalam sejarah seperti Gubernur DKI lagendaris Alm. Ali Sadikin, yang dikenang rakyat melalui gayanya. "Ahok ingin agar dia dikenang oleh rakyat melalui sejarah yang dibuatnya," kata Fatwa.

Kendati demikian, Fatwa menilai sosok yang berani dan bersih dari Ahok tidak diikuti gaya komunikasi yang baik. "Sebagai kepala daerah, Ahok seharusnya dapat meredam emosinya dan bicara hati-hati di ruang publik. Tapi itu soal lain, itu soal kepantasan saja. Yang penting dia ingin dikenang sejarah sebagai Gubernur DKI, " ujarnya.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menegaskan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik antara Ahok yang mewakili pemprov DKI dengan dengan DPRD DKI, adalah dengan menggelar uji publik terkait adanya dua versi RAPBD DKI. 

"Kita mendorong uji publik. Eksekutif dan legislatif harus melakukan uji publik. Ini untuk meredam konflik. Pertama Ahok bilang ada Rp 12,1 triliun dana siluman RAPBD DKI tahun 2015, dengan adanya uji publik, akan terbukti dan dapat dijelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam menyusun RAPBD," kata Yenni.

Dengan uji publoik, maka kegelisahan DPRD akan bisa terjawab dan publik bisa langsung dilibatkan untuk turut membantu menunjukkan kebenaran RAPBD antara versi Ahok (pemprov DKI) dengan DPRD DKI.