JAKARTA - Mungkin karena sudah bosan menagih utang ke Pemprov Riau atau seperti apa, Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan melapor ke Menteri BUMN Dahlah Iskan terkait belum dibayarnya tagihan utang senilai Rp 200 miliar dari Pemprov Riau dalam proyek sarana prasana Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau tahun 2012 lalu.

"Pemda Riau memang memiliki utang ratusan miliar kepada beberapa BUMN. Umur utang itu sudah lebih dari dua tahun sehingga sangat menggangu keuangan perusahaan. Utang tersebut dari proyek-proyek yang berkaitan dengan prasarana PON di Riau beberapa tahun lalu," kata Dahlan Iskan di Jakarta, Senin (15/9/14).

Dijelaskan Dahlan, Adhi Karya memang sudah bertekad untuk tidak mau lagi menyogok untuk memberbaiki citranya yang rusak di proyek Hambalang. "Adhi dan BUMN lain sudah berjanji di depan untuk tidak melakukan sogok-menyogok dalam mendapat proyek," sebut Dahlan.

Sebelumnya, Pemprov Riau diduga meminta fee 5 persen dari nilai proyek agar pencairan dana segera terealisasi. Namun permintaan tersebut ditolak Adhi Karya.

"Waktu itu sebenarnya Adhi dan BUMN lain tidak mau meneruskan proyek tersebut karena pembayarannya tersendat. Terutama setelah beberapa pihak di Riau ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk anggota DPRD," terangnya.

Akan tetapi, sebut Dahlan, pemerintah pusat dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono waktu itu memerintahkan agar Adhi Karya dan perusahaan flat merah lain terus menyelesaikan proyek agar PON tetap berlangsung di Riau sesuai dengan jadwal.***(jor)