PEKANBARU - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indrawati Nasution membenarkan, adanya kapal keruk Provinsi Riau yang berada di Lumpur Lapindo‎, Sidoarjo, Jawa Timur. 

Indrawati Nasution pun menegaskan, harga kapal keruk tersebut sekitar Rp150 juta yang dibeli sekitar tahun 1990 an. Ia pun membantah, jika harga salah satu aset Riau ini sebesar Rp50 miliar atau seperti yang diberitakan berbagai media. 

"Harga kapal keruk itu sekitar 150 juta, yang dibeli sekitar tahun 1990 an. Jadi bukan Rp50 miliar," kata Indrawati Nasution kepada sejumlah awak media usai menghadiri hearing dengan Komisi C DPRD Riau, Selasa (09/06/15). 

Saat ini sebutnya, BPKAD Provinsi Riau terus menginventarisir, mendata sekaligus mengkaji seluruh MoU yang berkaitan dengan kapal keruk ini. Termasuk memastikan, apakah benar kapal keruk tersebut kondisinya sudah tenggelam atau tidak.

"Kalau soal kita bawa pulang atau tidak, maka kita lihat MoU atau hitung biaya membawanya ke sini, apakah mahal atau tidak. Kalau soal dihibahkan ke pemerintah setempat, kita lihat terlebih dahulu," ungkapnya. 

Di samping itu tegasnya, jika pendataan dan pengkajian MoU sudah dilakukan, maka pihaknya berencana akan meninjau langsung melihat keadaan kepala keruk tersebut. 

Sementara itu, Aherson, Ketua Komisi C DPRD Riau mendukung upaya yang dilakukan BPKAD itu. Pihaknya pun belum bisa memastikan seperti apa sebenarnya bentuk MoU pemerintah Provinsi Riau dalam meminjamkan kapal keruk. 

"Rencananya minggu depan kita akan tinjau langsung ke lokasi, melihat langsung seperti apa keadaan kepala keruk kita," tutup ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau ini.