PEKANBARU - Tahun ini Pemerintah Provinsi Riau tidak mengalokasikan anggaran pembayaran hutang proyek main stadium Riau. Hal ini membuat konsorsium pembangunan Stadion berkapasitas 45.000 penonton itu kecewa.

Jumat kemarin, sejumlah kontraktor pelaksana yang tergabung dalam konsorsium proyek main stadium mendatangi Pj Gubernur Riau, Djohermansyah Djohan, dikantornya. Namun upaya bertemu orang nomor satu di Riau gagal, karena Djohermansyah menolak bertemu mereka.

Hal ini diakui Finance Manager PT Adhi Karya, Hafiz Bambang kepada halloriau.com. Menurutnya, sampai sejauh ini belum ada perkembangan berarti terkait pelunasan sisa hutang proyek ratusan miliar itu.

"Kami sangat kecewa. Disatu sisi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) Riau tahun ini lebih dari satu triliun, disatu sisi banyak kegiatan atau tunggakan hutang yang belum dibayar. Artinya ada mis alokasi anggaran di Riau ini. Seharusnya Pemprov memprioritaskan ini, minimal hutangnya dicicil," cetusnya.

Lebih jauh dikatakannya, tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh Pemprov Riau cukup besar, sehingga sangat berdampak terhadap keuangan perusahaan plat merah ini. 

Selain harus membayar pajak yang cukup besar, konsorsium juga harus mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit tiap bulannya, seperti perawatan main stadium. 

"Pajak mulai dari PPN dan PPH yang harus kami bayar itu mencapai 40 miliar. Belum lagi setiap bulannya kami mengeluarkan uang Rp50 juta untuk membiayai operasional dan perawatan main stadium," timpal Project Manajer Main Stadium, Ahmad Syamsu.

Dijelaskan Syamsu, catatan tunggakan hutang main stadium ini terdiri dari Rp140 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan Rp147 miliar untuk proyek Main Stadium. 

"Jadi kami melihat tidak ada idtikad baik dari Pemerintah Daerah. Karena sudah beberapa kali kami bertemu dengan Dispora selaku pelaksana anggaran, tidak ada solusi, karena mereka takut-takut mengalokasikan anggarannya sebelum ada hasil audit. Seharusnya kan mereka ini mengalokasikan saja lalu membayarnya. Kalau nantinya dari hasil audit menyatakan dana itu harus dikembalikan, ya kami akan mengembalikan," pungkasnya.

Akibat tidak adanya solusi ini, kontraktor yang tergabung dalam konsorsium tersebut berencana akan membawa persoalan ini ke Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Meneg BUMN Dahlan Iskan.

"Kami akan laporkan persoalan ini ke Mendagri dan pak Dahlan Iskan (Meneg BUMN,red). Karena ini persoalan ini terganjal oleh mekanisme yang rumit, sehingga kami harus meminta bantuan pusat. Bisa saja kita usulkan pembayaran melalui pemotongan dana perimbangan pusat kepada Riau," tandasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Djohermansyah Djohan mengakui memang tidak mau menerima kedatangan para kontraktor Main Stadium tersebut. "Ya, memang saya tidak mau bertemu mereka, karena ini persoalan tekhnis, dan saya tidak mengetahui persis, makanya saya arahkan ke Dispora," ujar Djohermansyah. (ian/hrc)