TOKOH Pemuda Abu Zaki merasa prihatin dengan persoalan mendasar Kota Dumai, yang selalu dikeluhkan warga. Persoalan tersebut selalu terungkap saat dirinya melakukan kegiatan sosial bersama masyarakat.

Abu Zaki, yang kini mengemban jabatan sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Dumai itu terus berupaya untuk mengemban amanah dalam menyuarakan secercah harapan dari masyarakat. Hal itu selalu dilakukannya dalam berbagai kesempatan. 

"Harapan ini tentunya menjadi perhatian kita semua, terutama kepada penyelenggara pemerintahan. Wujud penyelesaian harapan itu bisa saja tidak seperti membalik telapak tangan, namun proses dan arahnya hendaknya menjawab harapan-harapan masyarakat," kata dia. 

Menurut Abu Zaki, anak nomor tiga dari lima bersaudara ini, persoalan mendasar Kota Dumai yang belum terjawab, yang tentunya masih menjadi keprihatinan banyak pihak, diantaranya adalah persoalan banjir, air bersih, penyakit masyarakat, pendidikan, pelayanan publik, dan infrastruktur. 

Persoalan banjir di daerah ini, terjadi karena kanal-kanal dan parit parit tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, berdasarkan pengamatannya di lapangan bahwa dilihat permukaan air laut ketika pasang lebih tinggi dari daratan. 

Namun, untuk lebih jelasnya, secara khusus kajian akademik tentang penanganan banjir di Kota Dumai sangat perlu dilakukan. Sebab, persoalan ini sangat pelik dan perlu penuntasan segera, mengingat ini menyangkut hidup orang banyak yang menjadi korban banjir.

Suami Nur Hasanah ini menyebutkan, akhir-akhir ini banjir tidak hanya terjadi di musim hujan, bahkan terkadang "tanpa basa-basi" di kala tidak hujan pun air mendatangi di beberapa pemukiman dan halaman rumah penduduk. Hal itu tentunya disebabkan naiknya air laut saat pasang. 

"Tidak itu saja, kini daerah rawan banjir makin meluas. Dulunya di suatu wilayah tak digenangi banjir saat hujan turun, tapi sekarang hujan sedikit saja, banjir menggenangi wilayah tersebut," kata anak dari pasangan H. Nurzaman dan Hj. Nuriah.

Dilanjutkan bapak dari tiga anak ini, persoalan air bersih dinilainya sebagai sebuah mimpi yang entah kapan bisa menjadi kenyataan. Padahal, sudah dua kali program ini dilaksanakan, tapi kandas di tengah jalan. 

Impian dan hajat hidup masyarakat Kota Dumai untuk dapat menikmati air bersih sudah sekian lama dan harus segera dituntaskan karena program ini sudah dilaksanakan pengerjaannya. 

Pria yang dikarunian anak tiga ini pun berpendapat, kendala-kendala yang terjadi di lapangan, seperti persoalan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan, maka hendaknya dikembalikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Persoalan penyakit masyarakat tak luput dari sorotannya. Menurut bapak Haikal Gibrant Pratama ini, posisi daerah yang sangat strategis dan perkembangan arus globalisasi di tengah-tengah kemajuan dan perkembangan Kota Dumai, tentunya akan melahirkan sisi positif dan negatif.

Mengutip pernyataan Wakil Gubernur Riau, dia menyebutkan bahwa Dumai menjadi pintu gerbang peredaran narkoba di Riau. Selain itu, pergaulan bebas, kenakalan remaja, sisi negatif dunia maya internet, dan lain-lain, merupakan ekses negatif dari letak strategis dan pengaruh globalisasi. 

Persoalan-persoalan ini dinilainya tentu harus mejadi perhatian Pemerintah Kota Dumai. Sosok yang mengedepankan prinsip kesederhanaan itu berpendapat bahwa diantara hal-hal yang bisa dilakukan dalam mengatasi penyakit masyarakat itu adalah dengan kembalinya menghidupkan budaya melayu.

Baik itu di tengah masyarakat maupun sekolah-sekolah dengan slogan-slogan di media cetak maupun elektronik, men-support secara moril dan materil kegiatan semarak syiar keagamaan, menata dan menegakkan aturan-aturan. 

Disamping persoalan tersebut, untuk memajukan masyarakat dan daerah, salah satu program yang perlu mendapat perhatian serius adalah pendidikan gratis. Sebab, negeri yang maju adalah dengan kualitas masyarakat yang maju pula. Pilar pokoknya adalah masyarakat dengan pendidikan yang layak. 

Tingginya biaya pendidikan menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat untuk memberikan pendidikan yang layak bagi putra-putrinya. Sementara program pendidikan gratis kini hanya di tingkat SLTP. Hal itu dinilainya perlu ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

"Pemko Dumai perlu mengkaji dan mempersiapkan program pendidikan gratis sampai di tingkat SLTA. Ini bisa dilakukan dengan berangkat dari data base sekolah yang akurat, seperti gedung, guru, siswa, kebutuhan anggaran, dan lain-lain. Atau juga bisa belajar dari daerah lain yang sudah melaksanakan ini, semisal di Sumsel, depok, dll," ujar pria muda yang mengedepankan politik yang cerdas dan santun itu. 

Layanan-layanan publik di instansi pemerintahan, seperti pengurusan surat menyurat, layanan kesehatan, dan lain-lainnya dirasakan masyarakat belum optimal diberikan aparat pemerintahan. 

Tanpa menyampingkan pemerintah sudah berupaya ke arah layanan yang terbaik, tetapi semangat public servis harus dimulai dengan terus mencontohkan dan menggalakkan senyum dan keramahan, serta kemudian secara bertahap ditingkatkan dengan fasilitas yang memadai.

Yang tak kalah pentingnya adalah persoalan infrastruktur jalan yang belum memberikan kenyamanan bagi masyarakat daerah ini. Bahkan, saking kesalnya, warga pun menjuluki Dumai sebagai "Kota Seribu Lubang". 

Kalimat itu dinilai Abu Zaki bukan basa basi, tetapi memang selalu terlontar di tengah masyarakat. Banyaknya jalan yang rusak sangat mengganggu aktifitas masyarakat Kota Dumai. 

Memang tidak dapat dipungkiri keterbatasan Anggaran Daerah dan status jalan yang membuat kesulitan dalam pembenahan infrastruktur di Kota Dumai. Namun ketidak puasan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan kegiatan infrastruktur pun terungkap dalam reses ini. 

Besar harapan masyarakat agar kegiatan infrastruktur lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan standar pekerjaan. Untuk itu, pemerintah harus benar-benar melakukan pengawasan. Kemudian sharing budget dengan pemerintah provinsi, pusat, dan perusahaan-perusahaan mungkin perlu dikaji.

Salah satunya adalah potensi pajak ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang hanya disetor ke pusat, perlu dilakukan penjajakan agar Dumai mendapatkan sharing bagi Hasil. Disamping upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah terus dilakukan. 

"Berbagai persoalan di atas merupakan sekelumit harapan masyarakat yang menuntut upaya Pemko Dumai untuk mengatasinya, supaya Dumai menuju kota yang mensejahterakan penghuninya," pungkas Ketua KNPI Kota Dumai Abu Zaki. (*)