PANIPAHAN - Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Siswa Miskin di Kecamatan Pasir Limau Kapas di nilai masyarakat setempat selama ini tidak transparan serta tidak melibatkan komite sekolah. 

Maka dari itu, Pemkab Rohil melalui Inspektorat turun lansung melakukan monitoring ke lapangan agar tidak mempercayai begitu saja LPJ penggunaan BOS yang disinyalir rekayasa karena dibuat di tempat rentan oleh oknum kepala sekolah dan bendahara sekolah di Bagansiapiapi.

"Krisis kepercayaan antara kepala sekolah dengan bawahan di seluruh daerah berpunca karena berbagai persoalan,sebab jika bawahan menanyakan dana BOS,maka ada sinyalemen dana BOS itu ya untuk BOS atau sang Kasek dan koleganya saja," ucap sumber media ini dari kalangan pendidik di Panipahan.

"Kalau kami usil maka diancam mutasi bagi PNS dan honor akan diberhentikan," kata sumber dengan menyebutkan sebuah contoh di SDN 001 Panipahan yang sempat membuat Kadisdik Rohil Misnawati harus turun lansung ke sekolah tersebut.

Kepada media ini, Rahmad (39) misalnya warga Sungai Daun, Dilah (41) warga Pasir Limau Kapas menyebutkan sebagai warga awam mereka tak mengerti untuk apa dana BOS tersebut. 

"Kalau ditanya ke sekolah jawabanya macam-macam, jika kami tanyakan kepada orang seperti bapak maka untuk membantu anak kurang mampu juga diperbolehkan,setahu kami tak sampai ke murid Pak," tambah Rahmad baik di SDN, SMP maupun SMA yang ada di daerah tersebut.

Hebatnya ketika di konfirmasi ada oknum Kepala sekolah nekat memajangkan selembar kliping Koran terbitan lokal yang mengambil statemen Kadis Pendidikan Rohil (saat itu Drs H Surya Arffan) bahwa tidak ada hak atau wewenang wartawan atau LSM menanyakan penggunaan BOS tersebut. 

"Jadi setahu kami dengan keterbukaan informasi untuk public tentang BOS bukan seperti memakai celana dalam yang tak boleh atau dapat diketahui warna atau coraknya," keluh sumber ini. 

Dia meminta agar untuk melihat sampai tidaknya ke sasaran maka sangat wajar jika dilakukan seperti sebuah Dinas yang di periksa Kejaksaan Rohil beberapa waktu lalu. Kepada media ini, beberapa orang Kepala sekolah di hubungi, Senin (23/12) mengakui ada beberapa sekolah di surati Inspektorat Kabupaten Rohil untuk di periksa. 

"Kalau Inspektorat masih mendingan masih bagian Pemkab , maunya Kejaksaan memeriksa manager BOS yang ada kaitanya dengan BOS di Rohil agar bantuan Pemerintah sampai di nikamati siswa miskin jangan hanya oleh oknum," katanya.

Tentang kebenaran adanya Tim Monitoring atau Auditor Inspektorat yang sudah menyurati sekolah-sekolah berkaitan dengan BOS dan Bantuan Siswa Miskin, media ini belum berhasil mengkonfirmasi Kepala Inspektorat Rohil M.Yatim SE untuk sandaran berita terkait isu BOS yang semakin nyaring terdengar dan di keluhkan masyarakat tentang kegunaanya tersebut. (Yan Faizal)