Hormati Gugatan PTUN
12 DPD II Golkar se-Riau Dukung DPP Golkar Versi Agung Laksono
Senin, 30 Maret 2015 18:45 WIB
PEKANBARU - Sebanyak 12 DPD II Golkar se-Riau nyatakan dukungannya terhadap kepengurusan DPP Golkar yang diakui pemerintah, dalam hal ini kepengurusan di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
"Dari hasil konsolidasi kami, 10 DPD II sudah menyampaikan bahwa mereka mendukung kepengurusan yang diputuskan pemerintah atau berdasarkan SK Kemenkum HAM," kata Masnur, Wakil Ketua Bidang OKK DPD I Golkar Riau, Senin (30/03/15).
Sementara untuk dua DPD II lainnya, ia menjelaskan bahwa DPD II tersebut menyerahkan sikapnya ke DPD I Golkar Riau. Namun sayangnya, ia lupa dua DPD II yang dimaksud.
"Saya lupa DPD II mana. Yang jelas, seperti itulah poin hasil konsolidasi yang dilaksanakan DPD I Golkar Riau beberapa waktu yang lalu," ungkap ketua Komisi E DPRD Riau ini.
Selain itu sebutnya, DPD II juga menghormati upaya hukum yang dilakukan kubu lain (gugatan yang dilakukan pihak Aburizal Bakri ke PTUN terhadap SK Kemenkum HAM,red). Pihaknya pun meyakini sampai saat ini, Partai Golkar Riau masih solid, tidak ada perpecahan.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Plt Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rachman sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Golkar yang diakui Kemenkum HAM, Agung Laksono di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Andi mengungkapkan dukungan pada DPP dibawah kepemimpinan Agung Laksono, namun dengan syarat menunggu keputusan hukum tetap. Ada hasil gugatan PTUN yang diajukan kubu Aburizal Bakrie alias Ical.
(rdk/rtc/ary)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Politik
Hasil Survei Indikator: Pasangan Paisal-Sugiyarto Insya Allah Menang
-
Politik
Mengenal Lebih Dalam Tentang PDI Perjuangan
-
Politik
Ini Nomor Urut Parpol 2024 yang Wajib Kalian Ketahui
-
Politik
Hasil Survei Indikator, Prabowo Subianto Ungguli Ganjar dan Anies
-
Politik
Andi Rachman Lantik Timo Kipda dan Pengurus DPD I Partai Golkar Dumai 2017-2020
-
Nasional
Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Larangan Dinasti Politik Dinilai Keliru

