BAGANSIAPIAPI - 25 orang -dua di antaranya perempuan- warga Bangko Pusako, Rohil melakukan aksi nginap di kantor DPRD setempat. Aksi ini akan terus mereka lakukan sampai tuntutan mereka atas hak 16 pancang tanah yang telah dikuasai CV Kampuna, terpenuhi. 

Aksi itu dimulai, sore, Rabu (15/1/14), sebuah karpet merah dibentangkan di lantai dekat tangga, beberapa tas serta helm terlihat di sekitar itu, termasuk digunakan sebagai tempat makan. 

Perwakilan warga Muhammad Hasim Lubis, mengatakan, perjuangan mereka atas 16 pancang surat tanah yang telah dikuasakan kepada Misron Lubis, namun dibuat lagi surat SKRPT oleh penghulu yang sekarang. 

“Itu dibuatkan lagi surat SKRPT oleh penghulu yang sekarang Ali Muksin Nasution. Bagaimana mungkin, kami sudah punya surat di tahun 2008, timbul lagi di tahun 2013, seluas 16 pancang, di Desa Bangko Pusako,” katanya. 

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan menyatakan, kejadian itu sudah terjadi sejak lima tahun lalu. “Kami perlu panggil CV Kampuna itu untuk mendudukkan persoalannya,” tegasnya. 

Meski berencana memanggil perusahaan itu, DPRD menurut Nasrudin sudah mendengar kalau perusahaan itu tidak akan datang kalau dipanggil DPRD. “Sudah pernah dipanggil juga, tapi kami upayakan mereka datang dengan aturan dan undang-undang yang ada. Kalau kami panggil sekali, dua kali, tak datang juga, kita bisa panggil pakai unsur paksa kok. Kan DPRD itu belum pernah menggunakan unsur paksanya itu,” ancamnya. 

DPRD katanya hanya meminta keterangan, bukan menghakimi, jika perusahaan dan masyarakat sudah memberikan keterangan, diyakini bisa selesai permasalahannya. 

“Penyelesaian itu bukan berarti masyarakat harus menang, mana sebetulnya yang paling benar, bukan harus perusahaan yang menang, mana yang benar,” katanya. 

Terkait harus melakukan aksi nginap, DPRD katanya menerima sambil mencarikan solusi. 

“Orang ini menuntut sampai tuntutannya tercapai, ia akan menginap di kantor rakyat ini, kami terima, sampai kami carikan solusi, dimana lagi mereka minta keadilan, DPRD, mungkin itu. Kalau masyarakatnya menuntut keadilannya ke DPRD, bersyukur DPRDnya. Berharap DPRD ini menyelesaikan masalahnya. Kalau mereka tidak berharap kepada kami, lebih baik kami tak ada,” katanya membuka diri.***(nop)