PEKANBARU - Badan Kehormatan DPRD Riau menyatakan akan menelusuri banyaknya legislator atau anggota dewan setempat yang jarang hadir baik itu saat paripurna maupun dalam aktivitas keseharian wakil rakyat itu seperti mengikuti rapat dengar pendapat dan rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.

"Soal ketidakhadiran beberapa anggota dewan, memang ada beberapa yang ada di catatan kita jarang hadir, dan itu sudah kita koordinasikan dengan ketua fraksi, dan kita surati, agar mengingatkan anggotanya," kata Ketua BK DPRD Riau, Taufik Arrakhman di Pekanbaru, Rabu.

Dia mengingatkan bahwa jika terhitung tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam paripurna, maka pihaknya langsung mengkoordinasikan hal tersebut kepada pimpinan fraksi. 

Jika sampai enam kali berturut-turut tidak hadir, dan fraksi memang membenarkan hal tersebut, maka sanksinya adalah dilakukan Pengganti Antar Waktu (PAW).

Hal itu dikatakannya terkait sejumlah anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna dengan jadwal pengesahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (31/10) lalu sehingga membuat agenda itu ditunda. Dia menilai saat itu dari awal sebenarnya rapat paripurna tersebut sudah kuorum.

"Anggota dewan hadir awalnya memang sekitar 49 orang sesuai dengan absen. Namun saat paripurna berlangsung, sejumlah anggota dewan kemudian meninggalkan ruang paripurna," jelasnya.

Akibatnya pada paripurna itu diskors empat kali hingga akhirnya diputuskan pimpinan dewan untuk ditunda karena tidak kuorum secara fisik. Oleh karena itu pihaknya akan coba menyingkronkan absen dengan kehadiran pada paripurna lanjutan.

Jika sebelumnya mereka hadir, namun selanjutnya tidak hadir, maka itu akan dipertanyakan, kecuali jika mereka melapor ke pimpinan.

"Kalau mereka izin kepada pimpinan, tak apa-apa. Tapi kalau tidak, itu kena kode etik, dan akan kita tindaklanjuti, dengan menyurati ketua fraksinya. Semuanya akan kita singkronkan dengan absen," ujar Politisi Gerindra ini.

Sebelumnya pada sidang Senin lalu, Anggota DPRD Riau, Masnur melakukan interupsi terkait jumlah anggota yang hadir secara fisik adalah sebanyak 32 orang. Sedangkan di dalam absensi ada 49 orang anggota yang menandatangani.

"Jumlah tersebut masih kurang dari dua pertiga sebagai syarat pengambilan keputusan paripurna," ucap Masnur.