BENGKALIS - Terkait persoalan aksi protes para pedagang lokal Bengkalis Kota menolak bazar atau pasar dadakan, Komisi IV DPRD Bengkalis mendukung aspirasi atau protes yang disampaikan para pedagang tersebut.

Demikian disimpulkan dalam dengar pendapat (hearing) antara Komisi IV DPRD Bengkalis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Perwakilan Pedagang Lokal di Bengkalis yang digelar Selasa (6/5/14).

Kurang lebih lima tahun adanya bazar di Kota Bengkalis harus dievaluasi dan dikeluhkan para pedagang lokal, para pedagang lokal menilai pada puasa hingga lebaran merupakan waktu yang sangat ideal untuk para pedagang menjual barang dagangan. 

Akan tetapi pada saat ini adanya bazar dinilai merugikan para pedagang lokal. Kemudian keberadaan bazar yang digelar, tidak memberikan kontribusi secara ekonomi yang signifikan terhadap pelaku usaha lokal.

Pedagang lokal juga menyesalkan dalam pelaksanaan bazar yang dibuka di Lapangan Pasir Andam Dewi, panitia tidak menyediakan WC umum yang memadai, sehingga mengganggu keindahan kota dari adanya bazar. 

“Dari aspek-aspek itu harus dievaluasi,” ungkap Candra Widodo salah satu perwakilan Ikatan Pedagang Pasar Bengkalis (IP2B) saat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD dan Pemkab Bengkalis.

Dengar pendapat dipimpin Wakil ketua DPRD Indra Gunawan, Ketua Komisi IV Sofyan, Anggota DPRD Rismayeni dan Iskandar Budiman dihadiri Asisten III Setdakab Bengkalis Hardi Salioso, Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Indra Gunawan, Kepala Dinas Koprasi dan UKM Tuah Hasrun Saili, Kepala Dinas Disperindag Ismail dan beberapa pimpinan SKPD lainnya. 

DPRD Bengkalis meminta Pemkab Bengkalis agar tidak memberikan perizinan pasar bazar pada saat bulan Ramadhan, Peraturan Bupati (Perbup) harus segera dilakukan mengenai pelaksanaan bazar dengan secepatnya dan aturan kegiatan bazar harus jelas dan terjadwal.

“Kami menekankan agar Pemkab Bengkalis merealisasikan tiga hal tersebit. Diharapkan tranparansi dan kejelasan semua kegiatan bazar ini. Kami juga prihatin kepada pedagang lokal, jadi harus serius dalam menanggapi masalah ini sampai Perbup sudah diterbitkan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Sofyan.***(andreas)