BENGKALIS : Upaya memaksimalkan penyerapan anggaran dan realisasi pembangunan sejumlah infrastruktur tertentu di Kabupaten Bengkalis sarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/2012 yang telah direvisi menjadi Nomor 194/2014.

Kebijakan tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, merupakan langkah untuk menekan kerugian yang dialami suatu daerah. Demikian disampaikan Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi kepada sejumlah wartawan, Senin (15/12/14). 

"Peraturan ini saya kira perlu dimplementasikan, untuk beberapa kegiatan proyek tertentu. Seperti pekerjaan fisik gedung karena faktor keterlambatan pelelangan berdampak pada waktu yang tidak mencukupi. Implementasi ini tentunya harus dibicarakan dahulu dengan pemkab," ungkapnya.

Menurut Heru, berdasarkan konsultasi ke Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan RI beberapa waktu lalu, akibat keterlambatan proses tender, pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dalam masa 120 hari kerja terpotong tinggal 90 hari kerja. 

Atau ada pekerjaan yang proses tendernya sudah tepat, akan tetapi pada saat pekerjaan di lapangan timbul berbagai masalah yang sama sekali bukan unsur kesengajaan dari kontraktor.

"Di Dirjen Pembendaraan Kementerian Keuangan, PMK ini hanya mengatur pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN. Nah, untuk pengguna APBD perlu untuk membuat aturan tersendiri, seperti peraturan kepala daerah atau Perbup," katanya lagi.

Heru menambahkan, implementasi PMK tersebut, maka rekanan tetap bisa bekerja melewati akhir tahun anggaran dalam jangka waktu maksimal 50 hari, dengan catatan menuntaskan pekerjaan dan rekanan juga sanggup membayar denda keterlambatan.

"Langkah ini perlu difikirkan bersama. Sebagai pilihan, dengan pemberlakuan PMK daerah tidak terlalu dirugikan apabila dibandingkan dengan tidak diberlakukan," imbuhnya.