DUMAI :  Tito Gito, politisi senior yang berdiri di Partai PDI Perjuangan Kota Dumai, menyarankan kepada Walikota Dumai Khairul Anwar untuk segara mengundurkan diri sebelum diberhentikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Hal ini disampaikan, mengingat Khairul Anwar selama beberapa bulan ini sudah jarang melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah karena sedang sakit.

"Kita minta dengan Wako Khairul segera mundur, karena sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya lagi. Sepertinya, saat ini beliu hanya bisa menjalankan hak-haknya saja. Saya juga meminta kepada anggota dewan untuk segara mengkordinasikan masalah ini dengan Mendagri," kata Tito Gito, kepada riauheadline.com, Sabtu (8/11/14).

Pengunduran diri Khairul Anwar sebagai Walikota Dumai itu, menurutnya lebih bagus, sebelum akhirnya timbul keburukan dalam menjalankan roda pemerintahan. " Sara saya itu lebih bagus dan untuk menjaga marwah beliau jangan sampai makan gaji buta dan memanfaatkan fasilitas yang lain kalau ditotol bisa mencapai Rp100 juta perbulannya," cetusnya.

Ketika disinggung mengenai keberhasilan Walikota Dumai Khairul Anwar, dalam menjalankan pembangunan sebagaimana janji politik dan kampanye kepada masyarakat, ditegaskan Tito, banyak omong kosong dan banyak tidak terealiasi sebagaimana mestinya.

"Program pendidikan di masa Khairul merosot, itu bisa kita lihat dari rengking Dumai di Riau. Kemudian masalah program kesehatan jalan ditempat dan janjinya gagal, katanya Pukesmas mau dijadikan Rawat Inap, setiap kecamatan ada balai latihan kerja, infrastruktur di pinggiran hancur, pusat kota kebanjiran dan air bersih gagal total," tegas Tito, secara rinci.

Sedangkan ketika ditanya, di satu sisi PDI Perjuangan Kota Dumai, partai pertama yang berhasil mendudukan Khairul Anwar sebagai kepala daerah, apa tidak pernah mengontrol dan memberikan petunjuk? ditambah lagi Khairul Anwar merupakan kader PDI Perjuangan?

Tito Gito dengan tegas menjawab, "Orangnya (Khairul Anwar.red) tidak bisa diberikan masukan maupun kritikan. Orangnya lebih suka dengan sanjungan. Bahkan setelah tiga bulan dilantik sebagai Walikota Dumai, warga Dumai sudah tau kalau dia (Khairul Anwar.red) banyak bohong dan sombong."

Tegas pria keturunan asal Palembang ini, selama menjabat sebagai Walikota Dumai Khairul Anwar, berhasil menghilangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya bisa masuk ke kas daerah. "Tanpa mempertahankannya, sektor pelabuhan juga hilang sebanyak Rp5 miliar pertahunnya di tangan Khairul Anwar, sebagai Walikota Dumai," tungkasnya.